KedaiPena.Com – Pernyataan Komisaris Utama (Komut) Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang membongkar bobroknya direksi hingga kinerja perusahaan menunjukan ketidapahaman soal bisnis hingga direksi penunjukan direksi.
Ahok sendiri dalam sebuah video di youtube baru-baru ini menyinggung mengenai lobi-lobi yang dilakukan Direktur Pertamina untuk pergantian jabatan hingga kebiasaan perusahaan mencari utang.
“Sangat disayangkan ternyata Ahok tidak memahami mekanisme pemilihan direksi yang sudah diatur dalam Inpres No. 9/2005 tentang pengangkatan direksi BUMN melalui TPA atau Tim Penilaian Akhir yang terdiri dari Presiden dan Wapres, Menkeu, Menteri BUMN dan Mensesneg, ” kata mantan Wakil Ketua Komisi IV DPR Inas Narasullah Zubir kepada KedaiPena.Com, Jumat, (18/9/2020).
“Jadi tidak bisa seenak udelnya Menteri BUMN menunjuk seseorang untuk menjadi direktur di BUMN,” sambung Inas begitu ia disapa.
Selain itu, lanjut Ketua DPP Hanura ini, juga menyoroti pernyataan Ahok yang mempersoalkan tentang investor kilang yang ditolak Pertamina.
“Sepertinya yang dimaksud Ahok adalah kerjasama RDMP kilang Cilacap dengan Saudi Aramco. Kenapa Ahok tidak bertanya kepada direksi Pertamina sebelum ngoceh di publik? Padahal kerjasama tersebut harus batal karena tidak ada titik temu tentang valuasi kilang Cilacap antara Pertamina dengan Saudi Aramco karena disparitas angkanya jauh sekali,” beber Inas.
Dengan demikian, Inas menilai, Ahok ternyata juga tidak memahami tentang bisnis di hulu lantaran mengatakan bahwa Pertamina masih memiliki 12 cekungan minyak dan gas.
“Serta meminta Pertamina agar Pertamina fokus mengeksplorasi cekungan tersebut. Pertanyaan-nya adalah apakah ke 12 cekungan tersebut milik Pertamina? Bukan! Tapi milik negara yang dikuasai oleh SKK Migas,” tandas Inas.
Laporan: Muhammad Lutfi
