KedaiPena.Com – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar Launching Peta Okupasi Keamanan Siber Nasional, Kamis (12/12/2019) di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan.
Kegiatan dihadiri oleh 120 perwakilan berbagai sektor pemangku kepentingan keamanan siber, diantaranya institusi pemerintah, kalangan industri, akademisi, asosiasi maupun komunitas.
Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan bahwa peta okupasi keamanan siber nasional merupakan rujukan strategis pembangunan SDM Indonesia.
Hinsa menjelaskan bahwa peta tersebut merupakan pembentukan ekosistem sertifikasi SDM di bidang keamanan siber, serta bagian strategi penanggulangan insiden keamanan siber nasional.
“Latarbelakang perumusan Peta Okupasi Keamanan Siber Nasional
Nilai ekonomi digital Asia Tenggara tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp 1.418,17 triliun dan 40 persen (Rp 567,9 triliun) diantaranya berasal dari Indonesia,” ujar Hinsa dalam pidato sambutannya.
Hinsa menambahkan Indonesia harus bisa menjaga dan mendayagunakan potensi tersebut untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan kesejahteraan umum.
“Ekonomi digital sangat erat terkait dengan isu keamanan siber, penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, andal dan terpercaya merupakan fondasi ekonomi digital,” papar Hinsa.
Namun demikian, lanjut Hinsa, bersamaan dengan hal tersebut, jumlah dan intensitas serangan dan insiden siber pada hampir seluruh sektor strategis baik pemerintah maupun industri di Indonesia semakin meningkat.
“Sehingga dibutuhkan beragam profesi dengan kemampuan dan keterampilan spesifik untuk mengampu seluruh spektrum pengamanan ranah siber,” tegas Hinsa.
Dengan demikian, tegas Hinsa, pembangun fondasi ekonomi digital tersebut, selain meningkatkan daya saing dan inovasi siber serta membangun kesadaran dan kepekaan terhadap ketahanan dan keamanan nasional dalam ranah siber.
“BSSN juga melakukan pembangunan dan pengembangan kekuatan SDM Indonesia, diantaranya melalui perumusan peta okupasi dan standar kompetensi kerja,” tegas Hinsa.
“SDM bidang keamanan siber harus berintegritas, nasionalis, berorientasi hasil, tanggap terhadap setiap risiko keamanan, dan mampu menjadi agen-agen yang menumbuhkan security awareness di lingkungan kerjanya,” pungkas Hinsa.
Penandatangani dokumen Peta Okupasi Keamanan Siber Nasional bersama perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Ketenagakerjaan, Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi setelah sebelumnya pada akhir November 2019 dilakukan soft launching uji publik dokumen tersebut dengan melibatkan perwakilan dari 50 instansi.
Laporan: Muhammad Hafidh
