KedaiPena.Com – Alokasi anggaran yang semestinya digunakan untuk memulihkan perekonomian rakyat di masa pandemi ini memang banyak yang tidak tepat sasaran.
Hal itu disampaikan oleh Anggota DPR RI Abdul Wachid saat merespon temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait selisih alokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp 841,89 triliun.
Sementara Kementerian Keuangan hanya menyebutkan Rp 695,2 triliun atau ada selisih mencapai Rp 147 triliun.
“Dana APBN tahun 2020 dan tahun 2021 yang masuk dalam penanganan Covid-19 banyak yang bocor, masyarakat susah, sedih tapi ada pihak-pihak yang diuntungkan,” ungkap eks Anggota Komisi VI DPR RI itu kepada wartawan, Jumat, (10/9/2021).
Oleh karenanya, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah itu pun meminta agar aparat penegak hukum turun tangan mengawasi bahkan menginvestigasi potensi kebocoran uang rakyat tersebut.
“Saya minta tidak hanya BPK saja yang serius mengawasi ini semua, tapi KPK justru lebih serius dalam menyelamatkan uang rakyat dan menutup kebocoran dana APBN baik pusat maupun daerah,” pungkas Anggota Komisi VIII DPR RI itu.
Laporan: Muhammad Hafidh
