KedaiPena.Com- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membeberkan temuan terkait sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan dan vaksinasi COVID-19 di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah menindaklanjuti temuan tersebut sebagai pertanggungjawaban kepada publik.
“Temuan BPK ini harus segera diselidiki lebih lanjut, jangan anggap enteng dan seperti angin lalu. Jika vaksin yang beredar tanpa melalui izin, bagaimana kita bisa memastikan kualitasnya?” kata Netty dalam keterangan media, Sabtu (28/5/2022).
“Dalam laporannya, BPK juga mengatakan sarana dan prasarana vaksin belum sepenuhnya menggunakan dasar perhitungan yang sesuai dengan kondisi terkini serta minimnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ini adalah persoalan serius yang akan berdampak pada kesiapan kita sebagai bangsa dalam pengendalian pandemi COVID19,” kata Netty.
Netty berharap, agar ketidakcermatan dalam distribusi vaksin tidak boleh dimaklumi begitu saja. Netty meminta, pemerintah harus melakukan evaluasi dan investigasi.
“Ketidakcermatan distribusi vaksin ini tidak boleh dimaklumi begitu saja tanpa ada proses evaluasi dan investigasi. Jangan sampai hanya karena alasan kedaruratan, semua rambu dan norma dalam menjalankan kebijakan yang bagus ditabrak begitu saja” tambah Netty.
Selain menjadi salah satu cara melindungi masyarakat dari pandemi, vaksin yang pengadaannya menggunakan anggaran yang besar tentu harus dilakukan penyelidikan secara menyeluruh.
“Jangan biarkan pelanggaran dianggap biasa dan menguap begitu saja,” tandas Netty.
Laporan: Muhammad Lutfi
