KedaiPena.Com – Investasi besar-besaran di sektor infrastruktur, bahkan menyerap semua sumber daya, mulai dari anggaran APBN, SDM, menjadi prioritas pemerintah dalam dua tahun terakhir, ternyata tidak mampu banyak menyerap tenaga kerja besar dan sekaligus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi. ‎
Demikian dikatakan Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini dalam keterangan yang diterima KedaiPena.Com, ditulis Kamis (15/12).‎
“14 paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan pemerintah nyatanya juga belum efektif mendorong perekonomian ke arah yang lebih baik, salah satunya terkait implementasi paket-paket tersebut di daerah sejalan dengan kondisi daerah,” ungkapnya. ‎
Bahkan, lanjut Jazuli, Fraksi PKS menilai paket yang berisi kelonggaran kepemilikan usaha yang dimiliki investor asing (Daftar negatif investasi) bisa menjadi “bom waktu” baik bagi tenaga kerja di Indonesia maupun bagi perekonomian nasional yang diamanatkan konstitusi harus dikuasai negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.‎
“Sebagai negara besar, kita patut dan wajib mengutamakan investor dan tenaga kerja dalam negeri, sehingga mereka menjadi tuan di negeri sendiri,” tegas Jazuli.‎
Fraksi PKS menilai, buruknya kinerja ekonomi, tidak bisa dilepaskan dari lemahnya perencanaan APBN khususnya sektor perpajakan dalam dua tahun terakhir.Â
Hal ini memaksa pemerintah untuk melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 133,8 Triliun, agar tidak menimbulkan defisit anggaran yang melebihi ketentuan perundang-undangan sebesar 3 persen.Â
Kebijakan ini merupakan pemangkasan kedua, setelah pemotongan pertama yang disetujui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 sebesar Rp 50,01 triliun. ‎
“Kebijakan ini, berdampak terhadap pemotongan anggaran belanja pusat (Kementerian/Lembaga) sebesar Rp. 65 Triliun dan penundaan anggaran belanja daerah (transfer ke daerah dan dana desa) sebesar Rp. 68,8 Triliun.‎
Dampak dari pemotongan ini, bisa dipastikan akan mempengaruhi kinerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” terangnya.
Laporan: Muhammad Hafidh
