KedaiPena.Com – Pemerintah diminta terus mengevaluasi kebijakan atau protokol new normal hadapi Covid-19 secara periodik atau berkala di kemudian hari.
“Harus ada evaluasi berdasar kurva, serta indikasi penyebaran dan jumlah korban. Ini penting agar bisa diambil langkah cepat untuk penanganan Covid-19, jika ada kasus yang memburuk,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Muchamad Nabil Haroen kepada KedaiPena.Com, Selasa, (26/5/2020).
Di sisi lain, Gus Nabil sapaanya mengatakan, harus ada reward dan punishment kepada setiap instansi dan perusahaan yang mematuhi jika ada yang melanggar atau mentaati protokol kesehatan.
“Pemerintah harus terus terbuka pada data. Karena, di antara kunci analisa kebijakan dan evaluasi, terletak pada transparansi data,” tegas Gus Nabil.
Gus Nabil menambahkan, jika data-data yang dibuka itu sesuai dengan fakta, bisa dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan kaidah sains, maka akan lebih mudah dalam analisa kebijakan serta memetakan langkah-langkah selanjutnya.
“Peraturan new normal merupakan kebijakan untuk merespons perkembangan penanganan Covid-19. Pemerintah jangan sampai lengah, agar penanganan Covid-19 bisa tuntas,” tandas Gus Nabil.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Kesehatan RI menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada situasi Pandemi.
Kebijakan ini berisi protokol kesehatan dan keamanan untuk penanganan Covid-19, serta mengatur pola kerja di berbagai instansi.
Laporan: Muhammad Hafidh
