KedaiPena. Com – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan meminta agar Pemerintah dapat mengelola resiko proyek infrastruktur dengan cermat. Ambisi pemerintah untuk membangun infrastruktur harus dilakukan dengan matang.
Heri mengungkapkan, Pemerintah harus memikirkan hal tersebut sebab sebagian besar orang saat ini juga dibiayai dengan utang. Baik, oleh BUMN maupun oleh pemerintah sendiri.
“Pemerintah sering menyebut bahwa belanja negara diarahkan pada penguatan tiga) isu yakni SDM, infrastruktur dan sektor keuangan. Tapi yang disayangkan adalah hal tersebut nyaris sebagian besar dibiayai dengan utang. Tidak seperti yang diucapkan oleh Pak Jokowi waktu kampanye tempo hari bahwa uangnya ada,” jelas Heri kepada KedaiPena.Com, Kamis (19/10).
“Implikasinya adalah utang menjadi bertumpuk hingga mencapai Rp4000 triliun yang kemudian berujung pada membesarnya defisit APBN. Dalam lima tahun terakhir, realisasi defisit anggaran cenderung meningkat. Penyebabnya, gap antara realisasi pendapatan dan belanja serta utang,” sambung dia.
Heri melanjutkan, meski infrastruktur dianggap punya dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi kalau itu terus-terusan dibiayai dengan utang, maka skenario terburuknya adalah gagal bayar.
Hal itu, kata Heri, akan memaksa BUMN yang melakukan pinjaman harus melakukan right issue atau pada minta disuntik dengan APBN lewat skema PMN.
“Artinya, kita akan terus-menerus terperangkap pada lingkaran setan liberalisme yakni utang, gagal bayar, utang lagi. Sehingga, semangat yang tadinya ingin mengurangi beban APBN justru menambah beban APBN,” jelas dia.
Dengan begitu, Heri menyarankan, agar setiap BUMN dituntut untuk punya skenario manajemen risiko yang matang. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah kemampuan pembiayaan infrastruktur yang bersumber pada penerimaan APBN.
“Untuk diketahui, lebih dari 70 persen penerimaan APBN bergantung pada pajak. Sementara itu, dalam beberapa tahun terakhir target penerimaan pajak, terutama PPh Migas, sering meleset dari target yang sudah dipatok. Penyebabnya, selain karena melambatnya ekonomi global, juga karena ‘tax ratio’ kita yang masih sangat rendah, sehingga diperkirakan penerimaan pajak akan mengalami shortfall,” tandas Politikus Gerindra ini.
Laporan: Muhammad Hafidh
