KedaiPena.Com – Satuan Tugas Peduli Pekerja Migran Indonesia (Satgas P2MI) Projo melakukan audiensi dengan jajaran Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).
Dalam kunjungan tersebut, Satgas P2MI Projo yang dikomandoi oleh Wakil Ketua Juwahir diterima Direktur Jenderal Perlindungan Rinaldi Rusman beserta jajarannya.
Direktur Jendral Perlindungan Rinardi didampingi Dayan Viktor Imanuel Blegur (Sekretaris Dirjen Perlindungan), Eko Iswantoro (Direktur Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan), Mucharom (Sekretaris Dirjen Penempatan) serta Ilham Rivai (Direktur Bina Kemitraan dan Perlindungan) menyambut baik kunjungan Satgas P2MI Projo.
“Alhamdulilah Kami Satgas P2MI Projo mengucapkan terimakasih karena dapat bersilaturahmi dan diterima dengan hangat oleh Pak Dirjen Rinardi beserta jajarannya, Kami mewakili Ketua Sinnal Blegur dan Sekjen Satgas P2MI Projo Toni Kristiastomo yang masih ada giat lain. Karena itu, kami hadir bersama penasehat Satgas P2MI Projo Yudi Panca Nugroho, Bendahara Umum Anggi Muhammad Nur, Wakil Sekretaris Martin Purba, Humas dan Media Oddy Karamoy, Ketua Bidang Pelatihan Irfan Jaya Sukmawan serta tim reaksi cepat Satgas P2MI Projo Henky dan Ade,” ucap Juwahir saat memperkenalkan tim Satgas P2MI Projo yang hadir di Ruang Rapat Command Center Lt 2 Kantor KP2MI Jl MT Haryono Kav 52 Jakarta Selatan, Senin (3/2/2025).
Wakil Ketua Satgas P2MI Projo Juwahir mengatakan, Satgas P2MI Projo sudah berkecimpung dalam dunia PMI sejak Presiden Jokowi menjabat. Oleh karena itu, Satgas P2MI Projo sudah memiliki track record dalam melakukan penyelamatan PMI yang akan diberangkatkan secara unprosedural oleh beberapa oknum penempatan.
“Kami (Satgas P2MI) Projo pernah menyelamatkan 38 CPMI yang akan diberangkatkan secara unprosedural di Bandara Soekarno-Hatta pada medio 2022 lalu. Serta menyelamatkan 7 CPMI diwilayah Cileungsi yang disembunyikan di kontrakan oleh oknum. Dan masih banyak lagi yang telah dilakukan Satgas P2MI Projo, selain itu, Satgas P2MI Projo juga pernah membantu proses pemulangan 28 PMI bermasalah di Arab Saudi pada April 2022 lalu,” bebernya.
Bendahara Umum Satgas P2MI Projo Anggi Muhammad Nur menambahkan, Satgas P2MI Projo terlibat aktif saat pemerintah (Kementerian Ketenagakerjaan) meluncurkan Pilot Project SPSK (Sistem Penempatan Satu Kanal). Satgas P2MI Projo menggandeng Disnaker-disnaker untuk melakukan sosialisasi dibeberapa wilayah jawa Barat yang menjadi kantong-kantong PMI.
“Bersama disnaker setempat Satgas P2MI Projo mengundang para kepala desa untuk mensosialisasikan program SPSK tersebut. Seperti di wilayah Cianjur, Tasik dan Purwakarta,” ucap Anggi.
Di sisi lain, sambung Anggi, saat penempatan PMI secara prosedural atau pilot project pemerintah berjalan, penempatan secara unprosedural menurun.
“Artinya, jika pemerintah membuka secara resmi penempatan ke timur tengah khususnya Arab Saudi dapat mengurangi penempatan unprosedural. Karena berdasarkan data yang kami peroleh, penempatan secara unprosedural terbanyak ada di timur tengah khususnya Arab Saudi,” jelasnya.
“Dengan dibukanya penempatan pmi di timur tengah khususnya Arab Saudi, akan membantu Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengurangi penempatan secara unprosedural dan memenuhi target Presiden Prabowo terkait peningkatan devisa negara,” pungkasnya.
Sementara Ketua Bidang pelatihan Irfan Jaya Sukmawan menyebutkan, solusi mengurangi penempatan secara unprosedural karena faktor ekonomi dan minimnya sosialisasi dan pelatihan.
“Banyak PMI yang diberangkatkan secara unprosedural mayoritas masalah ekonomi dan tidak memahami management resiko. Sehingga, ketika pmi ditempatkan secara unprosedural biasanya akan terjadi masalah yang ujungnya dapat terjadi tindak kekerasaan,” ujarnya.
Alangkah baiknya jika semua stake holder terkait bergandeng tangan dengan lembaga masyarakat melakukan sosialisasi secara bersama-sama.
Kemudian, terkait penempatan PMI, Satgas P2MI Projo menilai pentingnya komitmen antar negara.
“Satgas P2MI Projo berharap ada punishment kepada negara penempatan yang bermain 2 kaki. Seperti sarikah-sarikah yang menerima PMI prosedural namun mereka juga menerima PMI unprosedural. Ini harus diberikan sanksi yang tegas supaya menimbulkan efek jera,” tegasnya.
“Satgas P2MI Projo membuka pintu dan siap bekerja sama dengan seluruh stake holder terkait dan lembaga lainnya untuk melakukan sosialisasi dan meningkatkan pencegahan serta perlindungan PMI dari ujung rambut hingga ujung kaki,” tutup wakil Ketua Satgas P2MI Projo Juwahir mengakhiri penjelasan tim Satgas P2MI Projo.
Laporan: Tim Kedai Pena
