KedaiPena.Com- Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menilai Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) layak mengikuti kontestasi pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Adib merespons
hasil survei Lembaga Survei Indonesia Politik Opinion (IPO) menyebutkan secara umum tergambar kepuasan publik pada kinerja pemerintah Provinsi Banten dominan sebesar 63 persen. Bahkan hasil itu, jauh lebih tinggi dibanding kepuasan publik kepada pemerintah pusat yang hanya sebesar 51 persen.
“Kalau dibilang layak nyapres (nyalon Presiden, red) ya layak, sekarang kita coba head to head dengan Jokowi misalnya, dia kan sebelum menjadi Presiden itu Walikota, Gubernur juga tidak lama kemudian sekarang dipilih sama rakyat jadi Presiden, kalau WH malah lebih menjadi birokrasi sejati, sebelum menjadi Walikota Tangerang dua periodenya sudah menjadi asda dan lain sebagainya,” ucap Adib begitu dirinya disapa kepada wartawan, Senin (13/12/2021).
Ia menyampaikan banyak pondasi keberhasilan di kota Tangerang pada saat kepemimpinan Wahidin Halim menjadi Walikota. Terlebih saat menjadi Gubernur setidaknya 4 tahun lebih kepemimpinannya terdapat beberapa keberhasilan.
“WH ini yang memiliki pengalaman dan saya kira head to head dengan keberhasilan bisa bersaing dengan pak Jokowi. Ada keberhasilan dan kelemahan yang bisa dibikin lebih baik, ada popularitas, elektabilitas saya kira kalau prototipe model Jokowi, WH pantas nyapres,” katanya.
Menurutnya, hasil survei yang dilakukan IPO sendiri telah memotret apa yang saat ini terjadi di Provinsi Banten. Salah satu, dantaranya dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Pemprov Banten mengenai reformasi birokrasi yang akhirnya mendapatkan penghargaan.
“Banten itu sudah sejak berdiri sudah berada di cengkraman reformasi birokrasi yang gagal, ketika penghargaan itu ada berarti kan ada parameter soal reformasi birokrasi,” imbuhnya.
Selain itu, terkait penegakkan korupsi, ia menilai, dengan Pemprov Banten yang mendapatkan WTP yang berturut-turut, tentunya hal itu pun diperoleh dari perhitungan parameter tertentu.
“Betul ada kelemahan, ada isu soal korupsi tapi kan sekelasnya Gubernur tidak diam, makanya dia ambil langkah sinergi dengan Korsupgah KPK untuk optimalkan itu. Ketika terjadi dugaan korupsi seperti di masker, atau hibah pondok pesantren kan anak buahnya di kandangin, dia silahkan untuk mengusut,” jelasnya.
“Saya katakan Banten kan akut nya dari dulu soal korupsi, birokrasi. Tetapi kan pelan-pelan itu di rubah. Saya kira publik sudah cerdas untuk itu, infrastruktur saya kira juga sudah lumayan, saya kira membangun Banten bukan sekira sekedar membalikan tangan, lama dalam cengkraman ini harus pelan-pelan” sambungnya.
Sementara itu, Pengamat kebijakan publik Universitas Serang Raya (Unsera), Ahmad Sururi menilai memang untuk saat ini di Provinsi Banten, Wahidin Halim menjadi salah satu tokoh yang populer.
“Memang Wahidin Halim menjadi tokoh yang populer dibanding dengan yang lain, dan perlu kita akui, bahwa ada beberapa indikator yang belum berhasil di Wahidin Halim, tetapi ada beberapa hal Wahidin Halim cukup berhasil dibanding dengan Gubernur sebelumnya,” ujarnya.
Diantaranya kinerja yang dinilai lebih baik, seperti pembangunan infrastruktur, kebijakan yang cukup baik, meskipun ada beberapa yang perlu diperbaiki oleh Wahidin Halim.
“Misalnya komunikasi publik, seperti terkait buruh kemarin, karena cara komunikasi seperti itu kurang bagus,” katanya.
Menurutnya, meskipun hasil survei kepuasan publik pada kinerja pemerintah Provinsi Banten tinggi, ia meminta Wahidin Halim tidak terlena atau mempengaruhi kinerjanya, sehingga diharapkan Wahidin Halim lebih fokus terhadap kebijakan yang strategis kedepannya.
“Kebijakan yang sudah berlangsung ya di fokuskan lagi, dan lebih efektif untuk hal yang prioritas sehingga masyarakat benar-benar merasakan hasilnya,” pungkasnya.
Laporan: Muhammad Lutfi
