KedaiPena.Com – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri seharusnya mampu memberikan warning kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan progresifitas pemerintah dalam memproduksi utang.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto saat menyampaikan pandanganya dalam kasus utang yang melambung tinggi,
“Sebab merekalah partai pengusung Jokowi selama dua periode ini baik dalam pilpres maupun di dalam jalannya pemerintahan,” kata Satyo sapaanya, Kamis, (15/4/2021).
Satyo juga mengingatkan, jika PDIP merupakan partai yang berideologi nasionalis kerakyatan dan bernafaskan sosio nasionalisme Indonesia atau
lebih dikenal dengan marhaenisme.
“Yang tentu saja kita paham semua yang menciptakannya adalah Presiden pertama RI yang merupakan Megawati sang Ketua Umum PDIP,” tegas Satyo.
Satyo melanjutkan, jika sosio nasionalisme Indonesia sangat bertolak belakang dengan paham neoliberalisme, yang menghalalkan partisapatif, pemerintahan, dan pembangunan.
“Yang membolehkan “menggadaikan” devisa aktif dan non aktif untuk mendapatkan utang yang selalu menopang kebutuhan belanja negara setiap tahun,” papar Satyo.
Akibat utang yang terlalu besar, kata Satyo, pemerintah juga harus menyediakan pembayaran bunga utang dan cicilan pokok dengan ketersedian mata uang asing yang besar pula.
“Konsekuensi nya adalah rupiah menjadi mudah melemah dalam jangka panjang dan hal ini menggerus devisa,” tegas Satyo.
Tidak hanya itu, lanjut Satyo, pembiayaan utang luar negeri yang sangat dominan dalam neraca keuangan membuat rasio utang menjadi meningkat.
“Di tengah ekonomi yang sedang mengalami turbulensi akibat dampak pandemi Covid-19 kinerja ekspor dan pendapatan pemerintah dalam valas sedang melemah. Akhirnya berimplikasi pada resiko kemampuan bayar utang makin besar, “tandas Satyo.
Sebelumnya, Bengawan Ekonomi Rizal Ramli mengingatkan Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarno Putri soal utang Indonesia di dua periode kepemimpinan Joko Widodo alias Jokowi.
Menurut Rizal Ramli, utang Indonesia saat ini ugal-ugalan dan telah masuk perangkap utang
“Mbak Mega @PDI_Perjuangan ini utang sudah ugal-ugalan, sudah masuk perangkap utang (debt trap) – bertentangan dengan trisakti dan prinsip kemandirian yang diajarkan Bung Karno,” ujar Rizal Ramli di cuitan Twitter-nya, Senin (12/4/2021).
Kementerian Keuangan sendiri mencatat posisi utang Indonesia saat ini mencapai Rp 6.361 triliun per akhir Februari 2021, naik 2,05 persen atau Rp128 triliun dari periode Januari 2021.
Para pakar ekonomi memprediksi, total utang pemerintah dan BUMN ini bisa mencapai Rp10.000 triliun pada akhir kepemimpinan Jokowi.
Jika dibanding dengan Pemerintahan SBY, maka ada perbandingan yang cukup jauh. Di akhir masa jabatannya, SBY meninggalkan utang pemerintah sekitar Rp2.700 trilun dan utang BUMN sebesar Rp500 triliun.
Laporan: Sulistyawan
