KedaiPena.Com – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin memberikan pandanganya atas kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi- Ma’ruf Amin yang tepat setahun telah berjalan pada 20 Oktober kemarin.
Menurut Putkom begitu ia disapa, di tahun kedua ini pemerintahan Jokowi-Ma’ruf harus fokus untuk memanfaatkan sektor agraris meskipun pertanian tetap tidak boleh dilupakan.
“Sebagai negara agraris kita perlu tetap fokus untuk mengembangkan sektor pertanian, terlebih untuk tahun depan, pemerintah dan DPR sepakat untuk menjadikan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebagai indikator pembangunan,” kata Putkom dalam perbincangan, Sabtu, (24/10/2020).
Selain itu, lanjut Putkom, kita juga harus tetap perlu mendorong sektor industri pengolahan dan UMKM untuk mengembangkan hilirisasi komoditas yang potensial sehingga dapat meningkatkan nilai tambah.
“Di samping itu, sektor yang terpukul cukup dalam seperti pariwisata, transportasi, dan perdagangan juga perlu terus didorong agar ekonomi nasional dan daerah segera bangkit akibat pandemi,” tegas Putkom.
Putkom berharap, dengan membaiknya sektor-sektor yang dimaksudkan tadi Indonesia dapat mengejar target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5 persen pada tahun 2021.
“Karena tidak dapat dipungkiri, COVID-19 telah memberikan pukulan sangat berat terhadap perekonomian, tidak hanya di Indonesia saja, melainkan juga seluruh negara di dunia. Jika kuartal I-020 kita masih tumbuh positif 2,97 persen (yoy), namun di kuartal II-2020 ekonomi kita terkontraksi ingga minus 5,32 persen (yoy),” beber Putkom.
Meski demikian, Anggota DPR Komisi XI ini mengingatkan, sudah sepatutnya kita dapat bersyukur lantaran pada kuartal lalu, kontraksi kita tidak sedalam negara-negara lain seperti India terkontraksi sangat dalam hingga minus 23,9 persen (yoy), Malaysia (minus 17,1 persen, yoy), atau Thailand (minus 12,2 persen, yoy).
“Untuk mengatasi tantangan yang luar biasa ini, menurut hemat saya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga tekanan perekonomian berlanjut sepanjang tahun, sejak awal pandemi di bulan Maret lalu. Mulai dari berbagai kebijakan countercyclical untuk menjaga konsumsi masyarakat, baik melalui berbagai stimulus jaring pengamanan sosial hingga optimalisasi belanja pemerintah baik K/L maupun non-K/L,” tukas Putkom.
Dampaknya, lanjut Putkom, kondisi perekonomian mulai berangsur-angsur
membaik, walaupun masih belum maksimal. Salah satu catatan yang perlu dikejar, yaitu mempercepat
penyerapan APBN hingga akhir tahun ini agar kita bisa memulai 2021 dengan kondisi perekonomian yang lebih baik lagi.
“Saya rasa seluruh negara di dunia melakukan langkah extraordinary untuk penanganan COVID-19 ini. Termasuk Indonesia, dimana ketika COVID-19 melanda, Pemerintah bersama anggota KSSK lain secara responsif melakukan langkah mitigasi dengan mengeluarkan kebijakan forward looking melalui
Perppu No. 1 Tahun 2020 terkait kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19, yang kemudian disahkan oleh DPR RI menjadi UU No. 2 Tahun 2020,” ungkap Putkom.
Putkom menambahkan, UU ini memberikan landasan bagi pemerintah untuk melaksanakan sejumlah langkah luar biasa yang tidak dilakukan saat kondisi normal, seperti pelebaran batasan defisit anggaran melebihi 3 persen terhadap PDB sampai akhir 2022.
“Selain itu, terdapat pula perluasan kewenangan BI, OJK, dan LPS
yang memungkinkan dilakukannya bauran kebijakan pembagian beban dalam pendanaan APBN maupun penanganan bank bermasalah,” jelas Putkom.
Terutama, lanjut Putkom, muncul pula program PEN yang memang ditujukan
untuk menjaga perekonomian yang dampaknya dapat dirasakan baik bagi sektor riil maupun makro.
“Seluruhnya merupakan langkah antisipatif dilakukan KSSK untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kuangan nasional kita,” tegas Putkom.
Putkom sendiri mengakui, perbaikan dalam beberapa komponen penggerak perekonomian kita sudah mulai terlihat.
“Konsumsi rumah tangga sebagai penopang PDB nasional di prediksi Kementerian Keuangan akan membaik
dibandingkan awal pandemi dan diprediksi semakin menguat pada akhir tahun,” ujar Putkom.
Putkom menegaskan, per September 2020 pun BI juga melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia kembali surplus sebesar USD 8,03 miliar
yang meningkat signifikan dibandingkan
“Hal tersebut didorong pula oleh meningkatnya serapan belanja negara di kuartal III, termasuk belanja
perlindungan sosial untuk memperkuat sisi konsumsi, yang diperkirakan mencapai double digit. Dimana, secara total, serapan program PEN pun sudah mencapai 49,5 persen dari total pagu seirin percepatan belanja yang dilaksanakan pemerintah,” beber Legislator asal Jawa Barat ini.
Terkait program PEN, kata Putkom, selain untuk perlindungan sosial, stimulus juga diberikan untuk penanganan sektor riil seperti subsidi kredit, penempatan dana untuk ekspansi kredit, penjaminan kredit, hingga yang terkini bantuan produktif usaha mikro.
“Berbagai stimulus ini harus terus dimaksimalkankinerjanya agar dapat mendorong pemulihan ekonomi. Namun tetap perlu diingat, walaupun penyalurannya perlu dipercepat, kita tentu mengimbau agar prosesnya tetap akuntabel dan transparan,” ungkap Putkom.
Tentunya, tegas Putkom, kita juga terus mendorong agar serangkaian program PEN ini dilakukan penyempurnaan baik dari sisi perbaikan data maupun mekanisme penyaluran agar manfaatnya tepat sasaran.
Laporan: Muhammad Hafidh
