KedaiPena.com – Bambang Soesatyo kembali terpilih menjadi Ketua Umum ‎Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang Jasa dan Distributor Indonesia (Ardin) dalam Musyawarah Nasional ke-II yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (29/4) malam. Bambang tepilih secara aklamasi sebagai ketua umum Ardin untuk periode 2016-2021.
‎
Munas Ardin dibuka secara resmi oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Menteri Perindustrian RI Saleh Husen,  serta Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roslani. ‎
Dalam kesempatan ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta agar Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang Jasa dan Distributor (Ardin) Indonesia menjadikan momentum Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai peluang untuk berkompetisi dengan negara lain. Sementara di satu sisi, Tjahjo mengatakan bahwa pemerintah masih terus melakukan deregulasi dan perombakan kebijakan ekonomi. Tujuannya, agar pengusaha lokal memiliki‎ peran penuh untuk tumbuh dan bersaing.
‎‎
“Saya kira era MEA ini era kompetisi, peluang untuk Ardin bersinergi. Jalin juga mitra dengan pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan di daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,†kata Tjahjo dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (30/4)
Politisi PDIP itu berharap pemerintah dan pengusaha bisa berjalan kompak. Iia juga meminta kepada para kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memberikan peluang kepada swasta untuk berkembang. Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) , kata Tjahjo, juga mendorong agar alokasi anggaran pembangunan merata ke pengusaha.
“Anggaran pusat harus dinikmati pengusaha daerah, jangan semua diborong oleh pengusaha Jakarta. Bagaimana memberdayakan, memberikan peran, kesempatan pada pengusaha di tingkat lokal. Makanya lewat forum ini menciptakan sistem yang lebih baik lagi,” ujar dia.
Sementara itu, Ketua Umum Ardin Indonesia, Bambang Soesatyo mengatakan, posisi Mendagri sebagai pembina kepala daerah bisa melindungi peran pengusaha yang saat ini mengalami kesulitan. Menurut dia, selama ini di daerah, tender pemerintah kerap terjadi permainan.
“Jadi yang menang tender, dia lagi, dia lagi. Kami menaruh harapan besar pada mendagri, berikan imbauan kepada kepala daerah mendahulukan produk dalam negeri dan utamakan pengusaha lokal, agar UKM lokal juga terbantu,” ujar Bambang.‎‎
‎
Putusan Munas‎
Munas ini juga mengeluarkan beberapa keputusan penting bagi keberlangsungan Ardin.‎ Pertama, mendukung sepenuhnya rencana pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak untuk kepentingan rakyat. ‎Kedua, berharap agar dana yang bakal masuk dari pengampunan pajak tersebut selain ke infrastruktur juga harus diarahkan sebesar-besarnya kepada sektor UMKM.
Ketiga, mendesak pemerintah melalui Kadin Indonesia untuk segera menata kembali sistem sertifikasi badan usaha (SBU). ‎Keempat, mendesak Otoritas keuangan dan perbankan untuk menurunkan suku bunga pinjaman yang diradakan sangat berat dan tidak kompetitif.
Kelima, mendukung pemerintah memangkas mata rantai birokrasi dan berbagai pungutan dalam perijinan dan menegakan kepastian hukum serta penurunan berbagai tarif pajak yang selama ini dirasakan memberatkan dunia usaha nasional. (veb)
