KedaiPena.Com- Langkah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang akan melaporkan kasus dugaan manipulasi ekspor CPO ke Kejaksaan Agung (Kejagung) mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak. Dukungan tersebut bahkan turut hadir dari Wakil Rakyat di Senayan.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak mendukung, langkah lembaga yang dipimpin Boyamin Saiman tersebut. Amin menuturkan, langkah MAKI menjadi momentum pemerintah untuk menegakkan wibawa.
Amin menambahkan, langkah tersebut juga menjadi momentum untuk membenahi tata niaga minyak goreng dengan memutus lingkaran kekuasaan mafia. Menurut Amin, temuan adanya dugaan permainan CPO para mafia, juga semakin menunjukkan pentingnya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket minyak goreng di DPR.
“Kita menginginkan masalah ini tuntas dan tidak terjadi lagi di kemudian hari, untuk kebutuhan pokok apapun. Karena itu harus ada solusi yang komprehensif dan mencakup berbagai aspek, baik aspek produksi, tata niaga, hingga aspek hukum. Dan itu mekanismenya lewat Pansus hak angket,” beber Amin, Sabtu,(26/3/2022).
Amin menegaskan, permainan ekspor CPO dan minyak goreng, seperti diungkap MAKI sangat merugikan negara. Padahal, di tengah gencarnya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara terdapat segelintir orang menghindari pungutan ekspor (levy) minyak sawit melalui ekspor secara ilegal.
Pungutan Eskpor CPO selama ini dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan digunakan untuk subsidi program biodiesel. Peremajaan perkebunan sawit rakyat, dan juga subsidi minyak goreng curah seperti saat ini.
Selain itu, kata Amin, praktik mafia pangan, termasuk mafia minyak goreng di dalamnya, juga mengganggu stabilitas pangan nasional. Amin menegaskan, negara tidak boleh kalah melawan mafia yang jelas-jelas mengabaikan aturan hukum dan menyengsarakan rakyat banyak.
“Ini sudah kejahatan luar biasa. Memanipulasi ekspor untuk menghindari pajak sekaligus menyebabkan kelangkaan minyak goreng dan mengendalikan harga sehingga rakyat semakin susah,” tegasnya.
Politikus PKS asal Jawa Timur ini mengatakan, pemerintahan juga tidak akan bisa berjalan efektif selama aturan hukum yang dibuat tidak berjalan baik.
Amin menegaskan, semakin banyak sektor-sektor publik, yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat banyak dikendalikan kartel atau mafia, maka sulit bagi pemerintah untuk menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok rakyat secara adil.
“Subsidi harga bahan kebutuhan pokok yang dikeluarkan dari APBN untuk kelompok masyarakat tidak mampu hanya akan dinikmati segelintir orang yang mengendalikan harga. Sedangkan kelompok kelas menengah bawah semakin merosot kesejahteraannya karena harus menanggung kenaikan harga bahan pokok secara tidak wajar,” kata Amin.
Oleh karena itu, kata Amin, demi tegaknya wibawa pemerintah dan tegaknya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,
Ia mendukung penegakkan hukum atas kasus manipulasi ekspor ini. Tidak lupa, Amin pun mengajak, para mafia pangan untuk bertaubat dan mencari keuntungan bisnis secara wajar dan adil.
Laporan: Muhammad Hafidh
