KedaiPena.Com – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PT PITS) dan Wali Kota Benyamin Davnie sebagai pemegang saham serta kuasa tertinggi didesak membuka lapangan pekerjaan, dengan membuat anak-anak perusahaan.
Hal tersebut ditegaskan Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah merespon kinerja yang ditunjukan oleh perusahaan plat merah milik kota Tangsel tersebut.
“Kota Tangsel yang memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Wali Kota sebagai pemegang saham serta kuasa tertinggi pada BUMD tersebut, wajib memaksimalkan untuk membuka lapangan pekerjaan, dengan membuat anak-anak perusahaan,” terangnya, Selasa, (30/11/2021).
Trubus menyatakan, Benyamin Davnie juga wajib membuat kebijakan untuk pemulihan ekonomi melalui regulasi keberpihakan untuk kepercayaan masyarakat.
“BUMD itu, memang fungsinya untuk pemberdayaan masyarakat tentunya. Dia (Wali Kota Tangsel) pemegang saham bisa memaksimalkan BUMD, itu untuk membuka lapangan pekerjaan,” paparnya.
Trubus menekankan, Wali Kota juga harus membuat kebijakan sebab berkaitan dengan political will atau keberpihak
“Dia membuat kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat. Intervensi terhadap kemiskinan dan pengangguran lebih banyak ke kebijakan, harusnya dia membuat kebijakan, bagaimana orang miskin bisa jualan, bisa cari makan sendiri, berikan insentif atau pinjaman modal ringan,” sambungnya.
Trubus melanjutkan, Benyamin Davnie juga perlu memprioritaskan kebijakan yang pro terhadap publik yang terdampak pandemi Covid-19.
Menurutnya, Benyamin Davnie sebagai Wali Kota, selain memaksimalkan BUMD, pihaknya pun perlu membuka akses terhadap pinjaman lunak dari bank milik pemerintah.
“Wali Kota wajib memprioritaskan atau mengedepankan ekonomi publik, ekonomi yang menekankan kepada pembukaan akses-akses kemudahan pinjaman, pinjaman lunak. Misalnya orang yang punya duit itu dikasih kemudahan pajak supaya dia mengembangkan usahanya, nah terus yang pada penganggur belum dapat pekerjaan diberikan kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan disitu, jadi ada semacam kebijakan atau perjanjian kepada para pengusaha di Tangsel,” tandasnya.
Laporan: Sulistyawan
