KedaiPena.Com – Bendahara Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ahmad Riduan Hasibuan merespon keras konsep utang untuk membayar utang yang sedang diperankan Negara saat ini. Konsep tersebut menurut ia menjadikan Negara semakin bangkrut.
“Artinya hal itu (utang untuk bayar utang-red) akan menjadikan negara semakin bangkrut. hal ini akan semakin parah dengan keinginan pemerintah untuk menambah utang luar negeri demi membayar bunga utang Indonesia kepada asing yang sudah jatuh tempo. Konon kabarnya pinjaman utang itu juga digunakan pada sektor yang tidak produktif infrastruktur yang tidak tepat sasaran. Ini rumus ekonomi bangkrut,†kata Riduan kepada KedaiPena.Com, Senin (22/9).
Riduan mengungkapkan, keinginan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan penambahan utang sebesar Rp17 triliun, akan memicu defisit anggaran yang akan kembali terjadi 2017 mendatang. Diperkirakan penerbitan utang negara dapat mencapai di atas Rp600 triliun. Penambahan utang ini, lanjutnya, akan terus diwariskan karena gagalnya pemerintah merespon ketidakstabilan ekonomi Indonesia.
Ia menambahkan, paket-paket kebijakan pemerintah masih sebagai kebijakan momentuman. Dimana kebijakan itu tidak mampu menjawab lemasnya ekonomi Indonesia, disebabkan ketidakseimbangan primer dengan selisih pendapatan negara.
“Bayangkan kalau ada kalkulasi ekonomi negara menambah utang agar negara kelihatan gagah, ini rumus ekonomi bangkrut. Saya juga melihat kalau sebelumnya tim ekonomi presiden over keyakinan, terlalu tinggi ekspektasinya hingga target-target yang diharapkan tidak bisa tercapai,†Riduan menjelaskan.
Oleh sebab itu, Riduan mengingatkan pemerintah untuk berpikir ulang menambah utang negara. Karena utang yang terus menumpuk, akan menyebabkan Negara lambat laun akan tergadaikan.
“Lama-lama negara ini akan tergadai karena tidak sanggup membayar utang. Itu sama artinya menambah kesengsaraan rakyat, karena kebijakan selanjutnya pasti akan diarahkan pada penambahan beban rakyat. Akan ada kebijakan kenaikan harga entah itu BBM atau harga lainnya,†katanya.
Riduan juga medesak kalangan legislatif untuk melakukan pengawasan secara ketat proses kebijakan yang akan diambil terkait utang itu. Ia berharap, jangan ada main mata antara Pemerintah dan DPR dalam mengambil kebijakan yang salah.
“Anggota DPR yang harusnya mengawasi dengan baik proses kebijakan pemerintah. Jangan justru uang yang selama ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang dianggap kurang tepat sasaran, menjadi momentum ‘kedip mata’ pemerintah dengan DPR,†tandasnya.
(Dom)
