KedaiPena.Com – Sebelum Presiden Jokowi berpikir kembali mengangkat CEO Petroneering Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM atau sebagai pejabat di pemerintahan ini, ada baiknya Presiden memanggil jajaran Direksi Pertamina khususnya Dirut PT Pertamina EP. Ini dilakukan untuk meminta masukan tentang perusahaan yang dikomandoi Archandra tersebut benar hebat atau tidak.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean pada wartawan di Jakarta, Selasa, (13/9)
“Kemampuan dan kualitas, kapasitas, kapabilitas seseorang sangat menentukan untuk memimpin sebuah perusahaan. Dan pimpinan perusahaan yang baik tentu akan membawa perusahaan berprestasi dan bukan malah bermasalah,” tandas eks relawan Jokowi ini.
Petroneering, ungkap dia, diketahui adalah salah satu perusahaan yang lumayan lama beroperasi dan menjadi mitra kerja Pertamina EP.
Bahkan, kata dia, Petroneering tercatat sudah menjadi mitra kerja sejak era Syamsul Alam menjabat Dirut Pertamina EP yang kini menjadi salah satu direktur di Pertamina.
Pada saat pergantian pimpinan management Pertamina EP dari Syamsul Alam kepada Ardiansyah, berhembus informasi yang cukup mengagetkan.
Dimana, ungkapnya, bahwa kontrak Petroneering pada saat itu hendak diputus oleh jajaran manajemen baru karena diduga bekerja tidak profesional. Namun kemudian urung dilakukan dan kemudian Petroneering tetap meneruskan kontraknya di Pertamina EP.
“Upaya memutus kontrak ini adalah signal negatif atau setidaknya patut diduga ini adalah wujud nyata tidak profesionalnya jajaran management Petroneering dalam melaksanakan isi perjanjian kontrak,” katanya.
Tak hanya itu, lanjut dia, management Pertamina EP mengalami pergantian jajaran management dan Pertamina EP dipimpin oleh Roni Gunawan. Menurutnya, RG ini sosok berani dan berintegritas cukup bagus.
“Melihat ketidakberesan dalam pelaksanaan kontrak, RG tanpa konsultasi dengan jajaran management perusahaan induk yaitu Pertamina (Persero) langsung memutus kontrak Petroneering,” terang dia.
Akibatnya, sambung dia, terjadilah suasana riuh di Pertamina EP atas keberanian Roni Gunawan tersebut.
“Dan pertanyaan besarnya adalah mengapa kontrak Petroneering tersebut diputus? Kontrak diputus itu biasanya karena pelaksana tidak bekerja profesional dan tidak bekerja sesuai kaidah-kaidah dalam kontrak yang diatur pasal per pasal,” ujarnya.
Namun, sesal dia, malang bagi seorang sosok berani menyatakan kebenaran, bahwa kemudian Roni Gunawan harus menjalani sanksi dari kekuasaan di Pertamina.
Bahkan, ungkapnya, Roni Gunawan kabarnya saat ini akan menghadapi sanksi dicopot dari jabatannya sebagai Dirut Pertamina EP.
“Sungguh ketidakadilan terjadi kepada orang-orang yang bekerja berpihak pada negara. Ketidakadilan yang dilakukan oleh kekuasaan kepada anak bangsa yang sesungguhnya harus didukung dan bukan malah mati-matian menempatkan seorang CEO perusahaan yang diputus kontraknya menjadi pejabat negara. Ini logika sesat yang harus direvolusi mental,” tandasnya.
Dengan adanya informasi diatas yang memang harus divalidasi kebenarannya secara faktual, kami harap bahwa presiden akan mendapat informasi lengkap tentang ini dan kemudian menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam rangka mengambil kebijakan.
Jika benar kontrak Petroneering diputus oleh Pertamina EP, maka sesungguhnya management Petroneering tidak hebat seperti ungkapan beberapa orang selama ini, tandasnya.
“Sekali lagi kami sampaikan, informasi ini perlu validasi secara faktual dilapangan, namun informasi ini akan sangat berguna bagi presiden dalam rangka mengambil keputusan,” pungkasnya.
(Prw/Apit)
