KedaiPena.Com- Komisi VIII DPR RI memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mencoba melakukan revisi kembali terhadap beberapa komponen biaya haji. Hal ini termasuk untuk melakukan negosiasi kepada pemerintah Arab Saudi.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi dalam Konferensi Pers usai rapat kerja dengan Dirjen Haji dan Umrah Kemenag di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023) malam.
“Termasuk melakukan negosiasi kepada Pemerintah Arab Saudi disana dengan harapan, mudah-mudahan besok tanggal 15, kita sudah menemukan kesepahaman,” beber Ashabul, ditulis, Jumat,(15/2/2023).
Politisi PAN ini berharap pemerintah sudah mengkaji ulang komponen biaya haji. Dalam hal ini, Komisi VIII meminta pemerintah komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam fasilitas penyelenggaraan haji di Arab Saudi.
“Yang pasti Insya Allah kami Komisi VIII punya komitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat. Mudah-mudahan jemaah haji tahun ini yang berjumlah 221.000 yang sudah antre kurang lebih 10 tahun. Insya Allah semua bisa berangkat dengan biaya Bipih yang terjangkau,” jelas Ashabul Kahfi.
Belum Dapat Titik Temu Terkait Pembiayaan
Ketua Panitia Kerja (Panja) Badan Penyelenggara Ibadah Haji Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menyebut ada beberapa item pembiayaan haji yang belum disepakati DPR bersama pemerintah dalam Kementerian Agama atau Kemenag.
“Kalau dari sisi pencapaian untuk penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Kita sudah sampai di titik maksimal. Demikian juga dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang menjadi beban jamaah, sudah sampai di titik maksimal,” ungkap Marwan.
Politisi dari Fraksi PKB ini mengatakan, sejauh ini besaran BPIH sudah dikurangi sampai angka Rp90,2 juta. Selain itu, kata dia, besaran Bipih sudah dikurangi sampai angka Rp49 juta.
Dari usulan pemerintah besaran BPIH Rp98,8 juta, sudah diperoleh angka sampai Rp90,2 juta.
“Kemudian BPIH yang pemerintah mengusulkan besaran Rp69 juta, sudah sampai di angka Rp 49 juta,” katanya.
Laporan: Tim Kedai Pena
