KedaiPena.Com- Hingga kini belum ada satupun koalisi partai politik (parpol) yang terbentuk secara definitif. Semuanya masih dalam tahap penjajakan satu dengan lainnya. Tentu kondisi demikian menimbulkan pertanyaan serius di tengah publik.
Pemerhati Sosial Politik, Uchok Sky Khadafi menilai, hal itu terjadi karena adanya dua kutub pemegang kunci kekuasaan saat ini yang belum menemui titik temu soal calon pemimpin bangsa ke depan. Plus desain atau model kekuasaan seperti apa yang akan diterapkan masih jadi tarik ulur antar dua kekuatan tersebut.
“Keduanya punya ego politik yang cukup kuat karena masing-masingnya merasa memiliki power dalam menentukan arah perjalanan bangsa dan negara ke depan,” ucap Aktivis 98 itu kepada wartawan, Selasa,(14/2/2023).
Adapun dua kutub yang dimaksud, Uchok menjelaskan, yakni antara kekuatan Jokowi di satu sisi dengan Megawati di sisi lainnya.
“Jokowi dan Megawati sama-sama ingin jadi King Maker. Persoalan inilah yang berimbas pada stucknya konsolidasi parpol lainnya. Parpol lain masih menunggu kepastian dua kekuatan itu akan seperti apa ke depannya,” kata dia.
Jadi, kata dia lagi, saat ini tak hanya sekedar menentukan siapa yang bakal menjadi calon pemimpin bangsa ke depan.
“Tapi secara tak kasat mata ada pertarungan dua kekuatan itu tadi yang sama-sama berusaha memperebutkan tahta King Maker,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan King Maker jauh lebih rumit ketimbang menentukan calon presiden RI ke depan.
“Karena tahta ini jauh lebih strategis ketimbang hanya jadi presiden. Dengan menduduki tahta King Maker maka dipastikan segala kepentingan akan berpusat dalam dirinya. Kalau dilihat dari petanya, sepertinya baik Megawati maupun Jokowi dengan gerbongnya masing-masing akan saling berhadapan melalui pilpres. Di situlah nanti ditentukan siapa yang bakal memenangkan dan duduki tahta King Maker,” tandasnya.
[13/2 15.42] Bachtiar (Bang Yar): Publik Berhak Tahu, Aktivis 98 Ini Ingatkan DPR dan Pemerintah Tak Bahas Biaya Haji Secara Diam-diam
Jakarta- Aktivis 98, Uchok Sky Khadafi mengingatkan agar Komisi VIII DPR melalui instrumen panitia kerja (panja) dan pemerintah untuk bersikap terbuka dan transparan dalam membahas ketentuan biaya haji 2023.
Pasalnya, lanjut Uchok, hingga saat ini publik tidak pernah tahu akan seperti apa biaya haji yang sebelumnya diusulkan pihak pemerintah sebesar Rp69 juta dan kemudian diprotes DPR.
“Saya dapat info mereka (Komisi VIII DPR RI dengan pemerintah) tengah rapat konsinyering membahas biaya haji. Pertanyaannya kok publik tidak tahu ada rapat semacam itu. Ada apa? Jangan diam-diam donk bahas biaya haji, harus transparan semuanya,” tandas Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA) itu kepada wartawan, Senin (13/02/2023).
Padahal, kata dia, berdasarkan kabar yang didapatnya keputusan soal penetapan biaya haji bakal ditetapkan besok.
“Infonya kan tanggal 14 Februari besok mereka akan rapat dan putuskan soal biaya haji. Jangan sampai rapat besok itu isinya cuma basa basi saja di mana keputusan bisa jadi sudah disepakati satu atau dua hari lalu melalui forum konsinyering. Hanya saja keputusan itu nantinya logis atau gak buat publik,” ujarnya.
Uchok juga menilai, sikap komisi VIII DPR RI yang posisinya terlihat seperti ambigu terkait perdebatan soal biaya haji ini.
“Mereka cuma protes tapi gak ada usulan konkret secara bulat dari mereka berapa biaya haji yang relevan. Jangan-jangan protesnya cuma buat nekan pemerintah demi kepentingan di luar kepentingan rakyat dalam hal ini para jemaah haji. Gak bisa donk misalnya tiba-tiba besok diputuskan biaya haji tanpa publik tahu seperti apa pembahasan mereka saat konsinyering. Publik berhak tahu alur dan pembahasannya,” tegasnya.
Laporan: Tim Kedai Pena
