KedaiPena.Com – Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS H. Ecky Awal Mucharam mengingatkan pemerintah untuk mengelola resiko proyek infrastruktur dengan cermat.
“Keinginan pemerintah untuk membangun infrastruktur harus dieksekusi dengan matang. Sebab sebagian proyek juga dilakukan dengan utang dari swasta, baik melalui PPP (kerjasama swasta pemerintah) maupun pinjaman oleh BUMN, selain dari APBN yang notabene besaran utangnya juga makin membengkak,†kata Ecky kepada wartawan di Kompleks DPR-RI Senayan, Jakarta, Rabu (11/10).
“Skenario buruknya jika gagal bayar, maka BUMN tersebut akan dijual, atau BUMN tersebut akan disuntik dengan APBN. Jadi klaim bahwa proyek-proyek infrastruktur tersebut tidak membebani APBN tidak tepat. Ujung-ujungnya ya APBN juga yang mem-‘back up’,†kata dia.
“Sedari awal perencanaan dan mitigasi resikonya harus matang. Mesti diperhatikan juga kemampuan negara dalam pembiayaan infrastruktur dari sisi penerimaan APBN. Mengingat beberapa tahun terakhir target penerimaan negara kita meleset terus dan tahun ini pun diperkirakan penerimaan pajak akan mengalami ‘shortfall’,†ujar Aleg asal Jawa Barat ini.
Ecky menjelaskan, secara prosedural, pasti disyaratkan ‘feasibility study’ (studi kelayakan) untuk tiap proyek tersebut. Namun perlu diingat bahwa ada asumsi-asumsi makro yang digunakan untuk menghitungnya. Persoalannya asumsi yang digunakan itu bisa jadi ‘over’ optimistis. Oleh karena itu selain studi kelayakan harus dilakukan dengan ‘pruden’, manajemen risiko juga harus dilakukan dengan baik dari awal.
“Dan yang lebih penting, proyek-proyek infrastruktur juga bergantung pada kondisi makro, ekonomi maupun politik. Angka realisasi pertumbuhan ekonomi menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan proyek infrastruktur,” sambung dia.
Tantangannya, proyek infrastruktur tidak langsung berbuah. Manfaat ekonomi optimalnya akan dirasakan dalam jangka panjang. Di sisi lain, daya beli dan permintaan masyarakat melemah.
“Nah sisi inilah yang selama ini saya lihat kurang diperhatikan oleh pemerintah. Belanja-belanja untuk menjaga daya beli dikorbankan untuk pembangunan infrastruktur. Menjadi tugas pemerintah untuk menyeimbangkan keduanya karena saling terkait,†tutup Ecky.
Laporan: Galuh Ruspitawati
