KedaiPena.Com- Perdebatan Panja dan Pansus di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menelusuri polemik investasi anak perusahaan PT Telkom Indonesia yakni Telkomsel, ke Gojek Tokopedia atau GoTo terus mengemuka ke ruang publik.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analisys (CBA), Uchok Sky Khadafi berharap, para wakil rakyat di Senayan, Jakarta dapat merealisasikan Pansus untuk menelusuri investasi Telkomsel ke GoTo. Uchok berharap, tidak ada aksi saling sikut untuk menelusur polemik investasi ini.
“Saya duga ada aksi saling sikut di internal DPR soal polemik investasi sejumlah perusahaan BUMN di perusahaan digital termasuk Telkom melalui anak usahanya Telkomsel yang berinvestasi di GoTo. Mereka ibaratnya rebutan soal itu. Rebutan untuk bela rakyat sih bagus tapi kalau rebutan yang bukan kepentingan rakyat kurang eloklah,” kata dia, Kamis,(16/6/2022).
Uchok juga mendorong agar ketua umum partai atau paling tidak Sekertaris Jenderal (Sekjen) memonitor langsung polemik investasi BUMN itu.
“Mungkin sekjen-sekjen parpolnya mesti panggil anak buahnya di DPR dan tanyakan alasan pembentukan panja dalam menyikapi persoalan investasi Telkomsel ke GoTo. Rakyat menyaksikan dan memantau persoalan ini masalahnya. Panja kata rapat-rapat biasa saja kurang greget,” tegas dia.
Uchok juga menduga bahwa pembentukan panja bisa jadi tanpa ada instruksi dari ketua fraksinya masing-masing.
“Ketua fraksi kan kepanjangan tangan partai. Partainya mestinya peka bahwa ini persoalan serius. Gak masuk akal persoalan seperti ini hanya diselesaikan lewat panja, terlalu terbatas daya jangkaunya,” beber dia.
Uchok juga menilai, pembentukan panja menyiratkan bahwa DPR seperti tunduk pada lembaga yang mestinya di awasinya. DPR, kata Uchok, jangan kalah dari Erick Thohir.
“Masa DPR kalah sama Erick Thohir (ET). BUMN sudah kaya partai dibajak ET untuk kampanye, tapi DPR kalah sama ET, akibatnya tak ada pengawasan dan pansus juga menghilang seperti diusir DPR sendiri,” sindir Uchok.
Investasi Telkomsel ke GoTo juga menjadi sorotan Anggota Komisi I DPR RI Sukamta. Menurut Sukamta, investasi Telkomsel sebesar Rp 6,7 triliun ke GoTo tidak masuk akal.
Pasalnya, lanjut Sukamta, hingga saat ini masih banyak yang harus dikerjakan dan serta diselesaikan Telkom dan Telkomsel. Salah satunya, soal pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
“Ada yang baru sebagian besar tulang punggung infrastrukturnya yang menyambungkan semua wilayah yang disebut palapa ring, sebagiannya masih belum. PR terbesar menyambungkan dari insfratruktur utama ke daerah-daerah dan pengguna,” ungkap Sukamta.
Diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR terbelah dalam menyikapi polemik investasi sejumlah BUMN ke perusahaan digital termasuk investasi Telkom melalui anak usahanya yakni Telkomsel ke GoTo sikap internal DPR terbelah.
Salah satu komisi yakni komisi III DPR menghendaki adanya pembentukan Panitia Khusus atau Pansus. Sementara, komisi lainya yakni Komisi VI DPR sudah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menelusuri investasi Telkomsel ke perusahaan digital GoTo.
Menyikapi hal itu, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo mengaku setuju jika polemik investasi Telkomsel ke GoTo dapat ditelusuri melalui instrumen Pansus.
Menurut Sartono begitu ia disapa, instrumen Pansus jauh lebih efektif dan relevan dalam mengusut kejanggalan-kejanggalan investasi Telkomsel kepada GoTo tersebut.
Dugaan kerugian investasi anak PT Telkomsel, ke saham PT GoTo mencuat. Investasi itu disebut menimbulkan perdebatan karena Telkom sempat dikabarkan mencatat unrealized loss atau kerugian yang belum terealisasi Rp 881 miliar di kuartal I 2022.
“Alasan untuk mengurai biar terang benderang polemik investasi Telkomsel ke GoTo. Kalau (instrumen) Panja kurang efektif,” ujar Sartono kepada awak media, Rabu,(15/6/2022).
Sartono memandang, polemik investasi Telkomsel ke GoTo sendiri bukan persoalan yang sederhana. Sehingga, instrumen Pansus jauh lebih tepat dan efektif untuk mengurai persamalahan investasi Telkomsel ke GoTo.
Bagi Sartono, persoalan investasi Telkomsel ke GoTo sangat rumit lantaran bukan hanya soal urusan aspek bisnis semata.
“Tidak sesederhana hanya soal aspek bisnis semata,” beber Sartono.
Dengan demikian, Sartono berharap, agar para Anggota DPR yang merupakan wakil rakyat dapat menegakan dan menunjukan wibawanya dalam menuntaskan serta mengurai investasi Telkomsel ke GoTo.
Sartono menekankan, ada uang rakyat yang mesti dipertanggungjawabkan dalam mekanisme investasi Telkomsel kepada GoTo.
“Setiap ‘sen’ uang rakyat yang masuk dalam investasi ke GoTo harus dipertanggungjawabkan,” pungkas Sartono.
Senada, Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Abdul Wachid menilai, instrumen panja tidak cukup memadai untuk menyikapi persoalan ini.
“Mestinya pansus mengingat kadar persoalannya yang begitu rumit. Tidak sesederhana hanya soal aspek bisnis semata,” ujarnya.
Politikus Partai Gerindra ini kembali menegaskan, DPR mesti menunjukkan wibawanya dalam mengawal persoalan ini.
“Jangan sampai terkesan membela mitranya. Bela kepentingan rakyat karena itu perintah konstitusi dan perintah ideologi partai masing-masing,” pungkas anak buah Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto ini.
Laporan: Muhammad Lutfi
