KedaiPena.Com – Â Wacana rotasi pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara terus menjadi sorotan publik secara berbeda.
Setelah sebelumnya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara meminta agar dilakukan evaluasi kinerja SKPD untuk selanjutnya dijadikan bahan melakukan rotasi SKPD, kali ini pendapat berbeda datang dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Utara.
Dalam siaran pers kepada KedaiPena.Com, Minggu (12/6) Ketua DPD IMM Sumatera Utara Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan, Faisal Fariz mengatakan, sebaiknya Gubernur Erry memprioritaskan pengisian jabatan Wakil Gubernur Sumut serta fokus pada visi dan misi mengejar target RPJMD ketimbang secara tergesa-gesa merotasi SKPD.
“Jika memang hal ini (merotasi SKPD-red) mendesak, artinya ada kegagalan visi dan misi. Gubsu harusnya membicarakan ini kepada partai pengusung untuk mencari sosok pendampingnya hingga akhir periode,†kata Faisal.
Faisal menambahkan, jika rotasi itu terjadi, maka dugaan yang akan muncul ke publik adalah adanya permainan uang. “Satu hal yang mestinya menjadi pemikiran bagi Gubernur saat ini ialah bahwa kini semua orang pasti menduga, jika ada pergeseran oleh pejabat baru, motifnya hanya uang. Itu sudah rahasia umum,†tukasnya.
Sementara itu, Bidang Kader DPD IMM Sumut Hazlan Nuari Putra menambahkan, terkait pemilihan wakil gubernur yang akan mendampingi Tengku Erry nantinya, disarankan berasal dari kalangan muda.
“Gubsu harus segera mementukan wakilnya yang diprioritaskan dari kalangan Muda yang energik dan memiliki track record yang baik dalam Politik dan pemerintahan, serta tidak tersandung kasus korupsi,†tandas Hazlan.
Sehingga, lanjut Hazlan, nantinya Gubernur dan wakilnya bisa saling bersinergi untuk mewujudkan Sumut sebagai provinsi yang good and clean governance.
Terkait rotasi SKPD, lanjut Hazlan, pihaknya menyarankan agar Gubernur mewaspadai dampak yang ditimbulkan. Yakni munculnya ketidaknyamanan serta sikap acuh tak acuh dari para SKPD.
“Juga harus di ingat, bahwa dampak wacana rotasi SKPD itu sangat destruktif. Tidak boleh ada tebar ancaman bagi setiap SKPD. Dengan menebar isu itu, Gubsu sedang menebar ketidak-nyamanan bekerja. Semua bisa acuh tak acuh,†katanya.
Apalagi, sambung Hazlan, dimana setiap rotasi yang dilakukan akan membutuhkan waktu dapat bekerja secara maksimal, karena tentu harus menyesuaikan diri terlebih dahulu.
“Padahal mereka (SKPD-red) mestinya disiagakan menjalankan tugas untuk mencapai target visi dan misi serta RPJMD. Ketimbang menggonta-ganti pejabat, lebih bagus Gubsu bekerja serius untuk mengukir prestasi agar nanti ia punya bahan kampanye pada pilgub berikut,†katanya.
Hazlan juga mengingatkan, agar di tubuh Pemerintah Provinsi Sumut saat ini jangan sempat memunculkan friksi. Loyalitas SKPD sambungnya adalah pada pekerjaan sebagai abdi Negara.
“Tidak ada kawan Gatot dan tidak ada kawan HT Erry. Loyalitas semua SKPD itu kepada kerja, bukan kepada orang-orang. Pejabat seperti Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota bisa datang dan pergi, tetapi PNS atau SKP, tetap loyal kepada pekerjaan, bukan menangisi pejabat yang pergi itu,†katanya.
Diberitakan sebelumnya, HMI Sumut menyebutkan bahwa evaluasi kinerja SKPD harus dilakukan sebagai bahan dilakukannya lelang jabatan dalam melakukan rotasi jabatan. Pasalnya, sejumlah SKPD yang kini masih menjabat dinilai tidak maksimal dalam bekerja. Selain itu, HMI juga menilai, kinerja SKPD selama ini telah mengecewakan publik, dimana Provinsi Sumatera Utara kerap dilanda kasus korupsi.
(Dom)
