KedaiPena.Com – Diperlukanya penataan dari sisi policy di sektor pangan guna mencapai kedaulatan. Pasalnya, hingga saat ini sektor pangan di tanah air belum berdaulat dan masih bergantung impor.
Demikian disampaikan oleh Komisaris Independen PT RNI Marsudi Wahyu Kisworo saat memaparkan masalah pangan di tanah air dalam PHD Corner episode Harga Pangan Anjlok, Salah Siapa ? ditulis, Jumat, (1/10/2021).
“Kita di pangan saja sangat tidak berdaulat dan bergantung dengan impor. Beras impor, garam saja kita punya pantai yang terpanjang di dunia garamnya saja impor,” geram Marsudi.
Khusus untuk garam, Marsudi, menyoroti masalah produksi yang kecil. Padahal Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang di dunia.
“Kenapa alasannya karena produksi garam kita kecil sekali dibandingkan yang di tambang seperti Australia,” papar Marsudi.
Dengan kondisi demikian, lanjut Marsudi, sebaiknya dapat melakukan pembinaaan petani. Hal ini, agar para petani dapat lebih produktif.
“Solusinya itu membina petani garam sehingga mereka lebih produktif. Sehingga semestinya uangnya yang di pakai pemboros impor itu bisa dipakai pembinaan petani kita agar lebih maju,” tegas Marsudi.
Marsudi melanjutkan, untuk problem kedua sektor pangan sendiri ialah pos Menteri Pertanian yang selalu diisi oleh sosok dari partai. Hal ini, kata Marsudi sudah terjadi sejak reformasi.
“Kedua, adalah begini dari dulu saya melihat problemnya dari Reformasi lah menteri pertanian itu selalu diisi orang partai ini masalah, menteri pertanian itu diisi oleh profesional,” tegas Marsudi.
Marusdi mencontohkan, sektor infrastruktur misalnya, menteri PU itu kan profesional tidak terkait partai. Hasilnya, sektor infrastruktur Indonesia berhasil maju luar biasa.
“Ketika Menteri Pertanian, Perdagangan diisi orang partai maka kepentingan politik ya jalan, mau tidak mau ya begini,” papar Marsudi.
Marsudi menegaskan, seharusnya dapat dipisahkan pos – pos Kementerian mana saja yang boleh diisi oleh parpol. Jadi, untuk sektor strategis sebaiknya dapat diisi oleh sosok kalangan profesional.
“Dipisahkan mana sektor yang boleh politisi itu jadi menteri tapi sektor mana yang strategis untuk masa depan bangsa seperti pendidikan, pertanian, kesehatan, keuangan , industri itu tidak usah orang partai mestinya,” ungkap Marsudi.
Sedangkan yang ketiga, tegas Marsudi, ialah kebijakan pertanahan di tanah air. Padahal tanah menjadi faktor utama dan penunjangan di pertanian.
“Keempat, saya di RNI saya lihat kalau kita bicara pangan itu dari hulu sampai hilir bagaimana, saya sedang merancang platform untuk menerapkan teknologi dari hulu sampai hilir,” tandas Marsudi.
Laporan: Muhammad Lutfi
