KedaiPena.Com – DPR diminta menegur Kementerian Keuangan yang mengeluarkan kebijakan penggunaan kartu kredit untuk pembelanjaan dan pembayaran Kementerian/Lembaga yang menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Adalah begawan ekonomi Rizal Ramli yang menyampaikan itu di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (26/3/2018).
“Kami minta DPR untuk galakan dikit gitu,” kata dia.
Rizal Ramli mengungkapkan heran dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati tersebut meskipun kebijakan tersebut untuk modernisasi pelaksanaan anggaran.
“Saya bingung Menteri Keuangan mengeluarkan aturan pakai kartu kredit, biaya transaksinya kan besar, bunga kredit tinggi bisa 30%. Tidak ada di negara lain transaksi kenegaraan pakai kartu kredit. Jangan-jangan ada likuiditas missmatch,” ujar dia lagi.
Ia juga mengatakan, Menteri Keuangan saat ini kurang memiliki inovasi dalam pembayaran utang negara yang sudah tembus Rp 4.000 triliun. Menurut dia, pemerintah seharusnya bisa menukar utang bunga mahal dengan bunga yang murah.
Dia menyebut, Sri Mulyani jangan hanya berbicara soal ekonomi prudent, padahal semuanya defisit seperti neraca perdagangan, neraca pembayaran dan primer balance.
“Itu buat primer balance negatif dan sudah lampu kuning. Kalau Menkeu katakan prudent, come on 1998 defisit kita kecil, tapi begitu ada angin topan langsung krisis. Jadi saya minta Menkeu jangan sembarangan, jangan ngomong prudent, kalau primer balance positif bukan gali lobang dan bikin lobang lebih dalam,” ujar dia.
Laporan: Muhammad Hafidh
