KedaiPena.Com – Deklarator Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi atau BARIKADE 98, Hengki Irawan meminta, agar masyarakat dapat mendukung langkah upaya pelindungan dari pandemi global covid-19 oleh pemerintah RI.
“Dalam hal ini Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di masa pandemi,” kata Hengki dalam keterangan, Jumat, (4/12/2020).
Hengki berharap, agar setiap individu rakyat Indonesia tetap disiplin menjaga Protokol Kesehatan, tidak boleh lengah jalankan 3 M yakni menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan.
“Ditambah pola hidup sehat,” tegas Hengki.
Hengki pun mendukung dan mengajak semua rakyat Indonesia dapat mensukseskan program vaksinasi nasional. Seperti diketahui bersama, kata Hengki, Ketua Pelaksana KPCPEN Erick Tohir mengungkapkan pentingnya satu data vaksinasi.
“Barikade 98 mengapresiasi dan memberi dukungan pada dua jalur program vaksinasi. Yang pertama adalah jalur pemerintah yakni vaksinasi diberikan secara gratis untuk tenaga medis, aparat hukum, tokoh agama, tenaga pendidik, aparatur pemerintah pusat sampai daerah, hingga peserta BPJS penerima bantuan subsidi,” papar Hengki.
Jalur yang kedua, kata Hengki, jalur mandiri dimana vaksinasi berbayar untuk masyarakat berusia 19-59 tahun sebanyak 57 juta orang dengan kebutuhan vaksin 115 juta dosis.
“Kementerian BUMN bersama Telkom dan Biofarma sedang mengerjakan insfrastruktur daftar vaksin mandiri secara digital melalui aplikasi yang mudah di akses rakyat,” tutur Hengki.
Sejak awal request masuk, lanjut Hengki, kita bisa memetakan daerah-daerah mana saja yang akan divaksinasi.
Menurut Hengki, tujuan satu data vaksinasi, akan menjadi kerja-kerja yang terukur dan bisa dikawal secara bersama
“Dimulai dengan mengintegrasi data dari berbagai sumber menjadi satu data. Lalu menyaring data individu penerima vaksin prioritas. Kemudian membangun aplikasi pendaftaran vaksin baik program pemerintah maupun mandiri, diselaraskan dengan kerja memetakan data suplai dan distribusi vaksin agar presisi dengan lokasi vaksin,” tegas Hengki.
Hengki menyarankan, untuk mencegah adanya pihak yang tidak mendapatkan vaksin atau dobel vaksin.
“Sehingga tepat sasaran dan mencegah timbulnya wilayah abu-abu yang berpotensi memunculkan oknum yang menyalahgunakan vaksin untuk dijual mahal. Dan seiring dengan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan vaksinasi,” tandas Hengki.
Laporan: Sulistyawan
