KedaiPena.Com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mengkritisi rencana pemerintah, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang ingin menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk mengentaskan kemiskinan.Â
“Kenapa baru sekarang ketika sedang defisit APBN? Apakah ketika sedang melimpah dana, Pemerintah memberikan dana dan pembinaan yang cukup kepada Baznas?,” tanya dia saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (15/9).Â
Tak semudah itu, kata dia, dana zakat umat Islam di intervensi Pemerintah dengan berbagai alasan. ‎”Mobilisasi dan distribusi dana zakat infaq sodaqoh ada syarat-syarat syariah yang tidak semuanya bisa diintervensi oleh pemerintah,” tegasnya.Â
Politisi Gerinda mengungkapkan, bukan kali ini saja terjadi, namun jauh sebelumnya intervensi pemerintah pernah terjadi.Â
“Pemerintah dari dulu sering dikritik mau terlibat lebih dalam untuk kegiatan syariah yang subur dananya seperti haji dan zakat.Â
Zaman orde baru Bazis dikuasai sepenuhnya oleh birokrasi. Zaman awal reformasi baznas dikembalikan kepada masyarakat. Dan sekarang zaman Jokowi seperti mau ke arah sana lagi,” terang dia.Â
Ketika ditanya, apakah DPR akan menolak rencana tersebut, Sodik menegaskan selain harus ditolak. emerintah seharusnya adil dalam artian semua agama selain Islam pun harus dimintai zakatnya.Â
“‎Harus ditolak. Negara seharusnya memberantas kemiskinan lewat uang negara yang berasal dari pajak dan pemasukan negara lainnya. Ormas semua agama harus menolak rencana itu karena pemerintah bukan hanya akan menggandeng lembaga dana umat Islam (baznas) tapi juga lembaga dana semua ummat beragama lainnya,” pungkasnya.
(Arp/Apit)‎