KedaiPena.Com – Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) belakangan semakin banyak diperbincangkan masyarakat, terutama setelah beredarnya informasi keterlibatan beberapa Tenaga Kerja Asing (TKA).
Kerlibatan TKA di pembangunan PLTA ini menjadi sorotan karena ketidakjelasan informasi dari pihak Pemerintah maupun PT Shinohydro sebagai perusahaan yang bertanggungjawab dalam pembangunan PLTA ini, baik soal Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
(IMTA) sudah dipenuhi atau tidak.
Pemda Tapsel juga terkesan menutup-nutupi data tentang TKA yang terlibat di PLTA. PT Shinohydro juga tidak berani menyampaikan kejelasan informasi terkait jumlah dan peruntukan TKA yang sekarang tinggal di daerah Marancar dan Sipirok saat didatangi oleh beberapa awak media/pers.
Terkait persoalan di atas, Zulham Hidayah Pardede, Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tapanuli Selatan-Padang Sidimpuan (PC IMM Tapsel –PSP) beranggapan bahwa sudah saatnya Pemda Tapsel mengungkapkan informasi keberadaan TKA yang terlibat di pembangunan PLTA itu.
“Saya kira Pemda tidak perlu takutlah untuk mengungkapkan keberadaan TKA yang terlibat di pembangunan PLTA itu, kita hanya ingin keterbukaan informasi sehingga tidak menimbulkan kecurigaan disana sini,†kata dia dalam keterangan kepada redaksi, ditulis Senin (23/1).
Zulham menjelaskan, Jika memang keberadaan TKA itu suatu kebutuhan, kita sangat mendukung langkah yang diambil Pemda Tapsel tetapi dengan catatan. “Harus tetap memenuhi syarat dan ketentuan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing,†tegas dia.
Ketua Umum PC IMM Tapsel-PSP ini mengkhawatirkan Kalau Pemda Tapsel tetap tertutup terkait persoalan TKA ini, akan terjadi konflik yang berkaitan dengan TKA tersebut yang sudah terjadi di beberapa daerah. “Di beberapa, daerah TKA yang merasa di “back up†Pemda setempat bersikap arogan bahkan ada yang sampai menghina warga pribumi, contohnya di Kecamatan Pahae, Taput,” paparnya.
Ia menyambungkan, ini harus diantisipasi dengan mendorong TKA itu untuk lebih aktif bersosialisasi dengan masyarakat di Tapsel. “Saya merasa Pemda Tapsel bisa menjadi contoh untuk daerah lain terkait penggunaan jasa TKA ini, dengan mendorong TKA untuk membaur di tengah-tengah masyarakat,†sambung dia.
Ke depan, masyarakat bisa dengan bebas berinteraksi pun jika memungkinkan untuk menyerap pengetahuan dan membangun situasi kompetisi kemampuan yang lebih universal. Dengan begitu TKA ini akan merasa hidup di negeri sendiri dan fokus bekerja dengan maksimal tanpa merasa khawatir selalu dicurigai.
“Pastilah masyarakat akan menyadari bahwa penting sekali untuk meningkatkan kemampuan di tengah kehidupan global saat ini. Semua diuntungkan,” tambah Zulham.
Laporan: Damai Oktavianus Mendrofa
Foto: Istimewa
