KedaiPena.Com– Anggota Banggar DPR RI Mukhtarudin menekankan pentingnya keberpihakan semua pihak terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM saat ini. Mukhtarudin mengingatkan, bahwa kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional begitu besar dan signifikan.
Hal tersebut disampaikan Mukhtarudin saat memberikan pandanganya soal masih banyaknya pelaku UMKM yang terkendala permodalan di sektor perbankan terkhusus soal permintaan jaminan yang besar dan pemberlakuan persyaratan kredit di perbankan.
“Padahal 61,9 persen penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) berasal dari sektor UMKM,” kata Mukhtarudin, Selasa,(18/7/2023).
Selain itu, lanjut Mukhtarudin, mayoritas serapan tenaga kerja juga bersumber dari sektor UMKM, yang mampu menyerap sekitar 97 persen dari total tenaga kerja nasional.
Terlebih, kata Muktahurdin. era disrupsi telah menghadirkan digitalisasi pada semua sektor kehidupan, termasuk perekonomian. Bagi UMKM, digitalisasi ekonomi dimaknai sebagai peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional usaha.
Tidak hanya itu, pemanfaatan platform digital juga memungkinkan UMKM untuk memperluas jangkauan pasar, bahkan hingga di tingkat global.
“Tentu kita bersyukur bahwa pertumbuhan UMKM yang sudah go digital jumlahnya semakin meningkat, dan hingga bulan Maret 2023 sudah mencapai 21,8 juta, dan diharapkan akan terus tumbuh hingga mencapai 24 juta pada akhir tahun 2023,” beber Mukhtarudin.
Mukhtarudin mengakui, pembiayaan UMKM hingga saat ini masih didominasi oleh kredit dari sektor perbankan. Di satu sisi pertumbuhan kredit di sektor UMKM terus berkembang (mencapai 8,63 persen per Maret 2023). Hal tersebut karena ditopang oleh realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang hingga 31Maret 2023 tercatat sebesar Rp. 30,31 triliun.
Sementara kondisi likuiditas pun berada pada level yang memadai, sehingga dapat menopang ketersediaan dana perbankan untuk penyaluran kredit bagi dunia usaha termasuk UMKM.
“Ini tercermin dari angka penyaluran kredit kepada UMKM secara industri, yang baru mencapai 20 persen,” beber Mukhtarudin.
Politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini menilai pemberlakuan mitigasi risiko dengan cara permintaan jaminan yang besar dan pemberlakuan persyaratan yang ketat cenderung mencederai karakteristik
usaha UMKM.
“Apalagi, selain terkendala oleh kemampuan memenuhi persyaratan kredit, kita harus akui bahwa belum semua UMKM memiliki tingkat literasi keuangan yang memadai, sehingga masih memerlukan dukungan pembinaan,” papar Mukhtarudin.
Anggota Banggar DPR RI ini mengatakan bahwa literasi keuangan menjadi isu yang krusial, karena masih sangat timpang dengan indeks inklusi keuangan. Sebagai gambaran, indeks literasi keuangan nasional tahun 2022 sebesar 49,68 persen, sangat timpang dengan indeks inklusi keuangan yang mencapai 85,1 persen.
Meski demikian, Mukhtarudin menegaskan, tanpa diimbangi peningkatan literasi keuangan yang memadai, maka inklusi keuangan hanya akan mengahdirkan faktor risiko yang lebih besar.
“Memang, indeks inklusi keuangan menjadi faktor kunci untuk meningkatkan kemakmuran, inilah yang mendorong pemerintah memproyeksikan peningkatan inklusi keuangan hingga 88 persen pada tahun ini,” tandas Mukhtarudin.
Laporan: Tim Kedai Pena
