KedaiPena.Com – Calon presiden petahana Joko Widodo pada debat kedua Pilpres yang banyak menyampaikan data yang tidak akurat.
Dia bahkan menyebutkan data yang disajikan Jokowi adalah data yang ngasal, ngawur dan manipulatif.
Demikian dikatakan ekonom senior ini di akun Twitter, Selasa (19/2/2019).
“Pada debat kedua, luar biasa banyaknya data yang ngasal, ngawur dan manipulatif,” kata
Lalu, RR biasa akrab disapa mengaitkan hal ini dengan pendukung Jokowi yang doyan menuduh orang yang di luar kelompoknya sebagai produsen hoax.
“Apa ini karma ya? Karena pendukung-pendukung Mas @jokowi doyan banget nuduh orang yang berbeda pendapat dan kritis dengan tuduhan “hoax-hoax!”. Lho sekarang yang jadi “raja hoax” siapa ya?” ungkapnya.
KedaiPena.Com sendiri menghimpun sejumlah kesalahan data yang disampaikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Setidaknya 10 kesalahan pemaparan data yang disampaikan oleh Jokowi pada debat capres, Minggu malam.
1. Telah dibangun 191 ribu kilometer jalan di desa.
Faktanya, Buku Pintar Dana Desa terbitan Kementerian Keuangan (November 2017) menyebutkan bahwa jalan desa yang terbangun sebagai outcome dana desa adalah 95,2 ribu km. Tidak mungkin dalam 1 tahun kemudian menjadi lebih dari 2 kali lipat.
2. Tahun 2018 kita hanya impor 180 ribu ton jagung.
Faktanya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) impor jagung sepanjang tahun 2018 mencapai 737,22 ribu ton dengan nilai US$ 150,54 juta. Belakangan Jokowi klaim menggunakan data Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian sendiri meralat, bahwa angka yang dimaksud Jokowi adalah angka impor jagung untuk pakan ternak.
3. Dalam tiga tahun ini tidak terjadi kebakaran lahan, hutan, kebakaran lahan gambut
Faktanya, merujuk laporan capaian KLHK pada 4 tahun pemerintahan Jokowi, seperti dikutip dari situs resmi KLHK, untuk Januari sampai Agustus 2018 saja 194.757 hektare hutan di Indonesia terbakar. Angka tersebut justru naik. Belakangan Jokowi meralat ucapannya, bukan tidak ada tetapi turun.
4. Dalam empat setengah tahun hampir tidak ada terjadi konflik pembebasan lahan untuk infrastruktur
Faktanya, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam catatan akhir tahun 2018, telah terjadi 410 kejadian konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai 807 ribu hektare dan melibatkan 87 ribu lebih kepala keluarga di berbagai provinsi di daerah. Dari jumlah tersebut, 16 konflik atau 4 persen disumbangkan oleh sektor infrastruktur.
5. Lubang galian yang dikerjakan tambang telah menjadi kolam ikan besar.
Faktanya: “Kadar asam air yang disebabkan oleh penggalian tambang tidak memungkinkan untuk ikan bisa hidup. Malaysia melakukan reklamasi dan rehabilitasi lubang tambang sebagai tempat wisata itu memerlukan waktu 20 tahun. Baru sebagai kolam pemandangan saja. Belum untuk berenang. Apa lagi untuk membudidayakan ikan,”(pakar lingkungan hidup Universitas Sumatera Utara Jaya Arjuna)
6. Sejak 2014 sampai sekarang impor beras kita itu turun.
Faktanya, mengutip data dari Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Februari 2019, impor beras sejak 2015 hingga 2018 ternyata melonjak 160 persen atau lebih dari 2,5 kali lipat.” (Bustanil Arifin, Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung).
7. Penegakan hukum yang tegas 11 perusahaan yang diberikan sanksi denda 8,3 triliun
Faktanya, dalam siaran pers yang dipublikasikan pada Jumat (15/2/2019), Greenpeace Indonesia menyebut 11 perusahaan yang diberikan denda hingga Rp 18 triliun lebih belum dibayarkan.
Greenpeace Indonesia kemudian menganalisis data resmi pemerintah dari tahun 2012-2018, terkait sebelas perkara perdata kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan pembalakan liar dengan ganti rugi dan pemulihan lingkungan mencapai 18,9 triliun rupiah.Hasilnya, belum ada satu pun kasus karhutla yang dibayar oleh para perusahaan.
Laporan: Ranny Supusepa
