KedaiPena.Com – Ketua DPW PAN Jawa Barat Ahmad Najib Qodratullah meminta agar Gubernur Ridwan Kamil dapat merincikan secara detail kriteria yang berhak mendapatkan bantuan gubernur (bangub) selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Perlu kejelasan kriteria siapa yang berhak mendapatkan bangub. Jangan kemudian RT/RW menjadi korban buruknya komunikasi para pejabat dalam menyampaikan informasi,” kata Najib begitu ia disapa kepada wartawan, Selasa, (21/4/2020).
Najib mengatakan mengacu laporan yang diterima dari pada kader PAN se-Jawa Barat, banyak masyarakat di daerah yang sudah menerapkan PSBB di provinsi yang dipimpin oleh Ridwan Kamil tersebut tidak terakomodir oleh Bangub.
“Banyak hal yang disampaikan oleh kader daerah termasuk mengeluhkan terkait aspirasi masyarakat dengan bangub yang relatif tidak mencukupi termasuk terakomodir oleh bangub di daerah yang sudah melaksanakan PSBB seperti Bogor, Bekasi, dan Depok,” tutur Najib.
Najib melanjutkan bahwa DPW PAN sendiri memastikan seluruh kader di daerah se-Jawa Barat akan terus memantau kondisi dan perkembangan penanganan Corona atau Covid-19 ini.
“Baik yang dilakukan oleh pemda masing-masing maupun inisiatif warga dan kader PAN,” tandas Anggota Komisi XI DPR RI ini.
Diketahui, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerapkan PSBB di lima daerah yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. PSBB itu sendiri berlaku pada Selasa (15/4/2020).
Selain lima daerah tersebut, Ridwan Kamil juga menerapkan PSBB di Bandung Raya yang akan berlaku mulai dari Rabu (22/4/2020) hingga Selasa (5/5/2020).
Pemprov Jabar sendiri telah menyiapkan bantuan kepada warga terdampak pandemi Covid-19 khususnya di daerah Bogor, Depok, Bekasi. Jumlah bantuan tersebut senilai Rp 500 ribu, dengan rincian pembagian Rp 150 ribu uang tunai dan Rp 350 ribu dalam bentuk sembako.
Sedangkan terkait Bangub Jawa Barat sebelumnya dikeluhkan oleh Kepala Desa Rahayu, Kabupaten Bandung, Dadang Suryana. Menurutnya, bantuan gubernur akan menimbulkan masalah tersendiri bagi kepala desa di Jabar, karena mereka harus berhadapan langsung dengan warga.
Laporan: Muhammad Lutfi
