KedaiPena.com – Berbagai permasalahan yang muncul dalam penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jawa Barat mendorong Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar), Fraksi PKS, Faizal Hafan Farid untuk meminta adanya evaluasi atas proses PPDB.
Ia menyatakan kekurangan dalam pelaksanaan PPDB berpotensi memberikan dampak yang kurang baik bagi peserta didik.
Salah satu masalah yang muncul dalam proses PPDB adalah banyaknya masyarakat yang membuat Kartu Keluarga (KK) dengan alamat dekat dengan sekolah favorit, untuk mempermudah anak-anaknya mendapatkan pendidikan atau sekolah yang diinginkan.
“Tak sedikit orang buat KK dekat sekolah padahal baru buat KK numpang sama KK rumah yang dekat dengan sekolah favorit, padahal dia tetap tinggal di keluarga aslinya yang jauh dari sekolah. Apa itu bukan kebohongan?” kata Faizal pada acara PKS Kabupaten Bekasi, ditulis Kamis (18/7/2023).
Ia mencurigai keterlibatan beberapa pihak dalam pembuatan KK palsu tersebut. Pihak tersebut dinilai harus bertanggung jawab karena telah mencoreng proses PPDB yang berdampak negatif.
“Yang menutupi kebohongan ada banyak pihak seperti RT, RW, Camat, Dukcapil, pihak sekolah, pihak keluarga, pihak dinas. Nah ini pihak-pihak yang bertanggung jawab kebohongan sistem PPDB Zonasi,” tuturnya.
Tak hanya itu, dampak dari penyelenggaraan PPDB yang kurang baik akan memberikan efek kepada peserta didik. Di antaranya mendidik agar semua berkamuflase dan berbohong, dampak anak didik diajarkan berbohong jadi tidak berkah. Para orang tua berusaha memasukkan anaknya dengan cara berbohong.
Selain itu, para guru juga membantu proses administrasi berbohong murid dan orang tua, para pengelola sekolah juga menutup mata dari proses kebohongan publik secara bersama dan saling menutupi.
“Maka diharapkan ada perbaikan dan meninjau ulang penerapan sistem zonasi yang gagal mencetak murid pandai dan bermoral,” tandasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
