KedaiPena.Com- Narasi yang menyebutkan bahwa pemerintahan era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki utang lebih besar dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan sebuah informasi menyesatkan.
“Jadi narasi yang beredar bahwa pemerintahan SBY memiliki utang lebih besar dari Jokowi merupakan sebuah penyesatan informasi yang sangat sesat,” kata Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo, Jumat,(25/3/2022).
Sartono pun memaparkan, perbandingan indikator utang era pemerintahan SBY dengan Jokowi. Sartono menegaskan, ada beberapa indikator yang bisa digunakan salah satunya ialah rasio antara Debt to GDP.
“Rasio tersebut sederhananya mencerminkan tingkat utang dibandingkan dengan tingkat ekonominya. Misalnya, jika sama-sama berutang 1 juta, tentu bagi orang yang ekonominya 10 juta akan berbeda dengan yang ekonominya 100 juta,” jelas Sartono.
Sartono menjelaskan, diawal masa pemerintahan SBY utang hanya mencapai 51,32% atau lebih dari setengah nilai GDP. Kemudian, kata Sartono, diakhir masa pemerintahan SBY, berhasil menurunkan utang hingga ke level 24,7% atau tingkat yang aman.
“Pada pemerintahan Jokowi rasio utang terus meningkat hingga mencapai 41% pada Desember 2021. Ini baru jumlah , jika melihat nilai pembayaran bunga, sudah tentu akan jauh lebih fantastis,” ungkap Sartono.
Sartono menambahkan, awal pemerintahan SBY diwarisi utang sebesar Rp 1.300 triliun termasuk utang ke IMF yang sangat memberatkan untuk Indonesia.
Namun demikian, kata Sartono, diakhir pemerintahan SBY, total utang pemerintah tahun 2014 adalah Rp 2.608,78 triliun. Sartono menegaskan, SBY juga berhasil melunasi utang IMF.
“Sedangkan pada awal masa pemerintahan Jokowi memiliki utang sebesar Rp. 2.608,78 triliun. Hingga saat ini utang telah menembus Rp6.908,87 triliun. Jika melihat angka tersebut mana peningkatannya mencapai 164,83%. Bahkan diprediksi akan terus bertambah karena di RAPBN 2022 target utang mencapai Rp 967 triliun,” ungkap Sartono.
Sartono menekankan, untuk nilai pembayaran bunga, sudah tentu akan lebih diera pemerintahan Jokowi jauh fantastis lagi. Sartono menerangkan, pada akhir pemerintahan SBY harus membayar bunga utang sebesar Rp 133,4 triliun.
“Namun jumlah ini membengkak di era Jokowi hingga lebih dari 200% menjadi Rp 405,9 triliun pada tahun 2022,” ungkap Kepala Departemen Perekonomian DPP Partai Demokrat ini.
Tidak hanya itu, Sartono turut membandingkan, tumpukan utang BUMN yang tersandera diera Pemerintahan Jokowi. Utang Pertamina misalnya, lanjut Sartono, mencapai 602,43 trilliun rupiah dan PLN 451 triliun rupiah.
“Garuda Indonesia 140 triliun rupiah, Waskita Karya 90 triliun rupiah, PTPN 47 triliun rupiah, Angkasa Pura I 28 triliun rupiah, Krakatau Steel 31 triliun rupiah, KAI 15 triliun rupiah,” tutur Sartono.
Sartono meyakini, bahwa saat ini anggaran pemerintah era kepimpinanan Jokowi sudah tergerus signifikan akibat pembayaran bunga utang.
“Jadi jika ada kritik mengatakan pemerintahan SBY menghabiskan ratusan triliun untuk subsidi yang bermanfaat bagi rakyat kecil, bagaimana dengan struktur saat ini yang menghabiskan anggaran jauh lebih besar untuk membayar bunga,” tandas Sartono.
Laporan: Muhammad Lutfi
