KedaiPena.com – Pernyataan Presiden Joko Widodo yang membandingkan biaya penanganan COVID-19 dengan biaya pembangunan Ibukota Negara Nusantara, dinyatakan berdampak pada utang negara.
“Pernyataan Jokowi soal biaya covid Rp1.700 triliun saja bisa, masa untuk IKN Rp460 triliun grogi, ini berbahaya,” kata Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, Minggu (4/12).
Ia menjelaskan dana penanganan pandemi Covid-19 selama ini berasal dari utang dan hingga saat ini tidak diketahui dengan jelas penggunaannya untuk apa saja. Terlebih terdapat payung hukum pelindung yang jika terjadi penyimpangan anggaran tersebut tidak diaudit, diusut dan diadili.
“Jadi gelap. Ke mana dana Covid itu dipergunakan? Padahal ini dana utang. Dan negara harus mengembalikan dana tersebut. Dan sudah pasti jadi beban negara, beban rakyat akibat dana utang terus membengkak,” paparnya.
Ia menyebutkan posisi utang Indonesia telah mencapai Rp7.400 triliun lebih. Dan beban utang bukannya makin berkurang, tapi terus semakin bertambah dari waktu ke waktu.
“Sekarang Jokowi mencoba bandingkan rencana dana IKN Rp460 triliun dengan dana Covid. Dari sisi UU IKN saja direvisi akibat pembuatannya tergopoh-gopoh seperti mau kejar target. Apalagi sumber keuangan IKN masih ditawarkan sana sini dan belum jelas investornya. Lalu mau berutang lagi untuk biayai IKN, bukankah ini berbahaya?” paparnya lagi.
Ia mencurigai, Jokowi tetap mau kebut proyek IKN sebagai alasan agar dapat perpanjang jabatan tiga periode untuk menuntaskan IKN.
Meski wacana ini telah dibantah berkali-kali, tetapi proyek-proyek, termasuk kereta api cepat Jakarta-Surabaya seakan menjadi dalih tersembunyi bagi Jokowi untuk terus memegang kekuasaan. Walaupun rakyat telah menginginkan segera terjadinya pergantian kepemimpinan yang konstitusional dan demokratis.
“Tetap saja mau gunakan logika dana Covid dengan dana IKN, nampaknya semua dalih itu dapat dianggap sebagai alibi untuk tetap berkuasa. Kayaknya logika Jokowi itu logika oligarki bukan logika rakyat ya?” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
