KedaiPena.com – Kementerian Keuangan menyatakan akan menyalurkan dana Rp28,16 triliun untuk tiga badan usaha milik negara (BUMN) pada awal 2024.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban mengatakan, tiga BUMN yang akan langsung mendapatkan penyaluran penyertaan modal negara (PMN) adalah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), PT Wijaya Karya (WIKA), serta PT Hutama Karya (HK).
“Jadi memang untuk semester I tahun depan itu untuk tiga BUMN diharapkan bisa kita berikan PMN nya,” kata Rionald saat konferensi pers Kinerja APBN hingga September 2023 di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, ditulis Kamis (26/10/2023).
Ia merincikan, PMN untuk BPUI akan dikucurkan sebesar Rp3,56 triliun, WIKA sebesar Rp6 triliun, dan HK sebesar Rp18,6 triliun.
“Jadi mungkin totalnya sedikit di atas Rp 28 triliun,” ucapnya.
Rionald menekankan, untuk WIKA, PMN nya akan tetap diberikan sesuai dengan prosedur penyehatan yang tengah mereka lakukan. Sebagaimana diketahui, emiten konstruksi milik BUMN, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) dalam upaya restrukturisasi untuk penyehatan kondisi keuangan dengan melakukan 8 metode.
“Jadi WIKA karena ada prosedur, tetap di setujui Rp6 triliun,” ucapnya lagi.
Adapun metode restrukturisasi WIKA tersebut adalah pertama adalah restrukturisasi keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan keringanan pembayaran pokok dan/atau bunga dalam rangka mengurangi tekanan kas jangka pendek sampai menengah melalui penandatanganan perjanjian restrukturisasi dengan seluruh kreditur perseroan termasuk dokumen jaminan apabila diperlukan.
Kedua, perbaikan tata kelola dan manajemen risiko dengan cara memperbaiki prosedur dan model operasi untuk memastikan adanya proses check & balance dalam setiap aktivitas.
Ketiga, percepatan penagihan piutang bermasalah dengan pembentukan unit khusus penagihan piutang dan menjalankan proses klaim baik melalui negosiasi bilateral, mediasi lembaga yang berwenang maupun litigasi melalui pengadilan dan/atau badan arbitrase domestik maupun internasional.
Keempat, melalui asset recycling atau divestasi atas aset-aset non-core Perseroan dalam rangka mendapatkan dana tunai untuk perkuatan permodalan Perseroan.
Kelima, perbaikan portofolio orderbook dengan berfokus kepada proyek-proyek yang memiliki pembayaran monthly progress dengan tujuan mengurangi defisit kas dan kebutuhan modal kerja.
Keenam, menurunkan operating expense sebesar minimal 25 persen secara jangka panjang jika dibandingkan tanpa inisiatif.
Ketujuh, melalui restrukturisasi dan/atau penurunan pinjaman supply chain financing sebagai bagian dari restrukturisasi pinjaman perbankan dan/atau lembaga keuangan secara keseluruhan.
Terakhir, penguatan struktur permodalan melalui rights issue atau penerbitan saham baru melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
Laporan: Ranny Supusepa
