KedaiPena.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, aturan mengenai siapa saja yang berhak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni Pertalite, sejatinya sudah hampir rampung. Hanya saja, implementasinya masih menunggu waktu yang tepat.
“Menyangkut pembatasan BBM sebenarnya sudah hampir selesai nggak ada lagi yang berarti tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan. Saya pikir nggak ada lagi saya sampaikan kendalanya,” kata Bahlil di Gedung Kementerian ESDM, Sabtu (19/10/2024).
Adapun saat ditanya apakah pemerintah akan melakukan perubahan kebijakan subsidi tertutup di masa pemerintahan mendatang, ia menyatakan, semua opsi telah dibahas dan tinggal menunggu finalisasi.
“Yang jelas akan kami umumkan. Mau 10 wacana oke tinggal keputusan,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Centre of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, Abra El Talattov mengingatkan, apabila pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak segera menerapkan kebijakan subsidi BBM yang tepat sasaran, maka beban subsidi yang besar akan diwariskan kepada pemerintahan mendatang.
Abra menyatakan kebijakan subsidi BBM yang terbuka saat ini dinilai tidak efisien dan bisa menambah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama di tengah risiko volatilitas harga minyak mentah global.
“Jadi kalau pemerintah tidak segera mengambil langkah tegas untuk melakukan perubahan kebijakan subsidi tertutup ini pasti akan menjadi beban bagi APBN ke depan ya,” kata Abra dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, beberapa waktu lalu.
Abra mengingatkan pada 2022, ketika terjadi lonjakan harga minyak dunia, pemerintah masih bisa melakukan manuver fiskal dengan memperlebar defisit APBN lebih dari 3 persen terhadap PDB. Langkah ini memungkinkan pemerintah menambah subsidi dan kompensasi energi hingga lebih dari Rp500 triliun.
Namun, di masa mendatang, pemerintah harus kembali disiplin secara fiskal dan tidak lagi memiliki fleksibilitas seperti itu. Oleh karena itu, Abra menegaskan bahwa tantangan besar menanti pemerintahan berikutnya.
Laporan: Ranny Supusepa
