KedaiPena.Com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan penentuan pemimpin di perguruan tinggi negeri atau rektor kini diharuskan dipilih presiden. Hal ini dilatarbelakangi oleh tanggung jawab rektor dalam proses penyeragaman.
Hal tersebut di respon positif, oleh Ketua Umum Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN), Bob Hasan.
Menurutnya rektor, sebagai pemimpin di perguruan tinggi seharusnya bisa menjadi mitra strategis bagi pemerintah pusat pada umumnya dan pemerintah daerah (pemda) baik di tingkat provinsi serta kabupaten/kota pada khususnya.
Sebab, kata Bob, selama ini sinergitas pemerintah daerah dan perguruan tinggi kurang memberikan dampak langsung dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dan penelitian-penelitian di daerah.
“Dan secara kritis dan konseptual, perguruan tinggi memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah, khususnya pemda terkait penyusunan RPJMD (Rancangan Penyusunan Jangka Menengah Daerah), menyusun perencanaan anggaran, menyusun perda-perda dan mengawasi secara komprehensif kritis terkait kebijakan pemda,” jelasnya di Jakarta, Jumat (2/6).
Tak hanya itu, Bob yang juga seorang pengacara senior menambahkan, bahwa Kemendagri yang merupakan mitra dari pemerintah sangat menginginkan hal tersebut. Yakni, membangun sinergitas dengan perguruan tinggi.
“Eselon satu dan sekretaris daerah (sekda) diusulkan menteri dan gubernur melalui panitia seleksi, kemudian diajukan ke Presiden,” katanya lagi.
Bob pun menyakini dalam proses pemilihan nanti tidak akan menemui kendala. Sebab, Presiden memiliki tim dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Pengawas Aparatur Negara (PAN), dan Komite Aparat Sipil Negara (KSN).
Hal itu pun pasti setelah melewati proses yang dimana Presiden dapat masukan dari Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) dan pasti dilaporkan ke Presiden.
“Walaupun Bapak Presiden tidak kenal (dengan rektor), karena mayoritas suara adalah kalangan perguruan tinggi yang menentukan siapa yang tepat menjadi rektor sebagai perpanjangan tangan Presiden, ya Mendikti,” pungkas Bob.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negareri Tjahjo Kumolo, mengatakan penunjukan rektor langsung tersebut dikarenakan kekhawatiran adanya ideologi selain Pancasila yang menyusup dalam perguruan tinggi.
Selain itu, dia juga menegaskan pemerintah merangkul semua perguruan tinggi negeri maupun swasta karena mempunyai komitmen sama.
“Salah satunya, lalu gerakan-gerakan aktualisasi kampus ini memang harus dicermati, memang Pak Menristek Dikti (M Nasir) sudah menyampaikan rektor harus bertanggung jawab, tapi proses untuk penyeragaman, saya kira harus Bapak Presiden,” ujarnya.
Laporan Muhammad Hafidh
