KedaiPena.Com – Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) sebagai sebuah lembaga seharusnya bisa memotivasi masyarakat untuk menciptakan produk kreatif untuk punya nilai ekonomi tinggi. Sehingga bisa berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
Demikian disampaikan pemerhati sosial ekonomi, Arief Gunawan di Jakarta, ditulis Kamis (7/3/2019).
Arief menegaskan kinerja Bekraf di bawah kepemimpinan Triawan Munaf juga kurang inovasi dalam mendorong segenap potensi ekonomi kreatif di tanah air.
AG sapaannya, melihat kepemimpinan Triawan Munaf yang terkesan kurang paham potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat di Indonesia.
“Pemimpin Bekraf haruslah yang paham seluruh potensi ekonomi kreatif di negeri ini. Bukan malah menjadikan Bekraf bak event organizer (EO) kekuasaan,” papar jurnalis senior ini.
Sedangkan Kawendra Lukistian, pengusaha industri kreatif yang juga Jurkamnas Prabowo-Sandi, mempertanyakan keberpihakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam mendorong pertumbugan Bekraf.
“Anggaran 2019 turun dibanding 2018 yang sekitar Rp764 miliar. Turunnya sekitar Rp130 miliar-an. Di mana keberpihakan negara dalam hal ini,” ungkapnya.
Kawendra sangat menyayangkan banyaknya kanal-kanal bernilai ekonomi yang belum tersentuh Bekraf.
“Ketika berdiskusi dengan para pelaku ekonomi kreatif, kok sepertinya Bekraf hanya seperti event organizer atau organizer committee untuk sebuah acara. Seharusnya kan tidak seperti itu,” papar Kawendra.
Padahal, dikatakannya, Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau. serta lebih dari 700 bahasa. Jumlah suku di Indonesia lebih dari 1.000 etnis budaya. tentu saja semua itu memiliki kekhasan masing-masing yang bisa diolah menjadi industri kreatif bernilai ekonomi tinggi.
Sementara tokoh perempuan dan entrepreneur, Poppy Dharsono mengatakan, industri kreatif tak bisa dipungkiri menjadi salah satu sektor penting penggerak ekonomi Indonesia. Butuh perhatian serius dalam menggarap sektor ini.
“Yang masih kurang adalah koordinasi antar stakeholder yang terkait industri kreatif. Bekraf, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, BUMN yang punya dana (pengembangan industri kreatif). Harusnya mereka duduk bersama, dananya digabung biar punya rencana yang juga besar,” ujar dia.
Poppy pun mensyaratkan, koordinasi ini harus konsisten tanpa melihat siapa yang akan memimpin negeri ini.
“Memang butuh waktu, pelan-pelan tapi konsisten,” tandas dia.
Laporan: Ranny Supusepa
