KedaiPena.Com – DPP Partai Demokrat mendesak transparansi penjelasan secara detail dari KPK terkait pemberhentian 51 pegawai akibat tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat merespon pemberhentian 51 pegawai KPK akibat tidak lolos TWK.
“Transparansi penjelasan dari KPK ini ditunggu masyarakat karena hukum harus terang-benderang, tidak ada yang disembunyikan, adil dan ada kepastian hukum,” kata Herzaky, Jumat, (28/5/2021).
Herzaky pun menilai, saat ini banyak masyarakat mendukung pernyataan Jokowi untuk tidak menjadikan tes TWK sebagai dasar pemecatan.
“Ketika KPK masih melakukan pemecatan, maka masyarakat menunggu KPK untuk lebih transparan dalam menjelaskan kenapa tetap masih dilakukan pemecatan, karena arahan Presiden sudah jelas untuk tidak menjadikan TWK sebagai dasar pemecatan,” papar Herzaky.
Sebelumnya, Jokowi sudah memberikan arahan bahwa hasil dari TWK tidak serta-merta bisa dijadikan dasar memberhentikan para pegawai KPK yang tidak lolos tes. Seharusnya, hasil tes menjadi masukan untuk memperbaiki KPK.
Kala itu, Jokowi mengaku sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai.
Laporan: Muhammad Lutfi
