KedaiPena.Com – Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai DPR turut bertanggung jawab atas adanya revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Namun, revisi APBN-P jilid kedua bukan kesalahaan DPR semata,” ujarnya saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (8/8).
Menurut eks aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun turut andil. “Karena mengganti menteri keuangaan,” jelasnya.
Uchok menambahkan, dengan adanya perubahan postur APBN-P, khususnya menghilangkan pos pendapatan dari pengampunan pajak (tax amnesty), maka anggaran kementerian/lembaga harus dikurangi.
Diketahui, usai melakukan rapat kabinet, beberapa waktu lalu, Menkeu Sri Mulyani mengusulkan APBN-P 2016 direvisi.
Bekas kepala Bappenas itu mengusulkan pemangkasan anggaran sebesar Rp133,8 triliun. Rinciannya, pengurangan anggaran kementerian/lembaga Rp65 triliun dan transfer daerah Rp68,8 triliun.
(apit/tah)
