KedaiPena.Com – Masifnya kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia memberikan dampak serius bagi peningkatan angka pengangguran di Indonesia.
Menanggapi hal itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani meminta dan mengusulkan, agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dapat menyatakan relaksasi PSBB dengan new normal dalam pengiriman PMI.
Dengan kata lain, kata Benny, salah satu solusi untuk mengatasi peningkatan jumlah pengangguran adalah dengan membuka kembali pengiriman PMI ke negara-negara penempatan.
“Alhamdulilah saya sudah bertemu dengan Menaker dan beliau setuju akan meninjau Permenaker Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI, tentu dengan syarat negara penempatan tersebut sudah tidak memberlakukan lockdown dan saat pemberangkatan PMI dari tanah air diberlakuan protokol yang ketat,” jelas Benny, dalam Talkshow Info Corona bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di kantor BNPB, pada Minggu (28/06).
Melalui relaksasi penempatan ini, lanjut Benny, akan mengurangi calon PMI yang telah siap berangkat namun tertunda keberangkatannya karena Covid-19.
“Jika dihitung, potensi penghasilan mereka mencapai Rp5,7 triliun terutama untuk penempatan ke negara Korea Selatan, Jepang, Hong Kong dan Taiwan,” papar Benny.
Benny melanjutkan, selama ini BP2MI telah melakukan pendampingan bagi PMI yang sakit untuk dirujuk ke RS Polri, baik saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta maupun saat masa karantina di Wisma Atlet, dengan berkoordinasi ke Satgas Percepatan Penanganan Covid-19.
BP2MI juga memberikan pelayanan pemulangan gratis bagi PMI-Bermasalah yang sudah memiliki hasil tes PCR negatif, pelayanan pendampingan bagi PMI yang dijemput keluarga di bandara Soekarno Hatta, dan pelayanan akomodasi gratis bagi PMI yang membutuhkan transit saat menunggu lanjutan perjalanan ke daerah asal di shelter BP2MI.
BP2MI memberikan pelayanan Informasi bagi PMI saat menjalani karantina di Wisma Atlet, yang berada di Tower 10, Ruang KKP, Lantai Dasar.
“Terakhir kami fasilitasi kepulangan PMI yang bekerjasama dengan Damri, sebanyak 78 PMI dari Malaysia ke Jawa Timur pada tanggal 11 Juni 2020, melalui RPTC Kemensos di Bambu Apus,” papar Benny.
Segala upaya penanganan di BP2MI tentu tidak terlepas dari koordinasi dengan Gugus Tugas Nasional, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah maupun Perwakilan RI terkait pelayanan PMI di Luar Negeri.
Hal ini dilakukan untuk memberikan pelindungan pada PMI dalam masa Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid-19, agar bergerak secara strategis dan sesuai prosedur.
Laksma R. Eko, Gakkum Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengatakan, pihaknya selalu berkoordinasi dan didukung oleh BP2MI terkait kepulangan PMI di lapangan.
“Mulai dari rencana kepulangan hingga para PMI tiba di debarkasi, baik di bandara maupun pelabuhan,” ungkap dia dalam talkshow yang sama.
Laporan: Sulistyawan
