KedaiPena.com – Pengamat Transportasi, Darmaningtyas menyatakan menjelang Lebaran 2025, pemerintah harus lebih tegas dalam melakukan pengawasan pada seluruh sektor angkutan transportasi. Terutama pada sektor angkutan darat.
“Dan ini bukan hanya pada sektor angkutan penumpang ya, seperti bus begitu, tapi juga pada angkutan logistik,” kata Darmaningtyas, Sabtu (8/2/2025).
Dan ia juga menekankan, bahwa dalam penegakan hukum kasus kecelakaan di jalan raya, tak bisa hanya pengemudi kendaraan yang dikenakan sanksi. Tapi korporasi pun harus dikenakan sanksi.
Seperti kejadian baru lalu, dimana kendaraan logistik dari salah satu industri food and beverages mengalami kesalahan teknis, yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan lain, korban luka, dan korban jiwa di Gerbang Tol Ciawi.
“Itu perusahaannya juga harus dikenakan sanksi. Karena, pertama, perusahaan harus memastikan setiap kendaraan miliknya laik jalan sebelum membawa produk ke jalan raya. Kedua, pengemudi itu cenderung takut untuk menolak penugasan yang diberikan kepadanya, walau tahu kondisi kendaraan tidak laik jalan. Ya mereka kan takut dipecat,” ujarnya.
Oleh karena itu, Darmaningtyas mengharapkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Pemda untuk lebih aktif dalam melakukan pengawasan.
“Tidak bisa hanya melalui surat atau aplikasi yang menyatakan kalau kendaraan logistik atau angkutan penumpang itu laik jalan. Harus turun ke lapangan, cek kondisi aslinya. Sehingga perusahaan angkutan atau perusahaan yang memiliki armada logistik tidak berani main-main,” ujarnya lagi.
Selain itu, pemerintah juga harus berani untuk memberikan sanksi yang sifatnya mampu memberi efek jera pada perusahaan-perusahaan tersebut.
“Itu kan sudah diatur dalam undang-undang, ada hukumnya, bahwa pemerintah harus menjamin keamanan dan keselamatan setiap konsumen pengguna jalan dan sekitarnya. Pemerintah harus tegas dan bisa memberikan sanksi yang berat, agar pelanggar aturan itu bisa jera,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
