KedaiPena.Com – Ekonomi politik sumberdaya alam, khususnya pertambangan sangat bersifat politis. Sehingga menjadi titik sentral pengaturan negara di dalam konstitusi.
Demikian dikatakan pengamat ekonomi Prof. Didik J Rachbini, PhD dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu (10/8/2024).
“Bumi air dan kekayaan alam dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Inilah kebijakan dan ekonomi konstitusi yang sebenarnya dan bersifat mendasar, tetapi dalam implementasinya meleset menjadi sebesar-besar kemakmuran segelintir oligarki,” kata Rektor Universitas Paramadina ini.
Baca juga: VIDEO: ‘Official Music’ Hijaukan Bumi Birukan Langit
Didik mengingatkan, mengingatkan semangat ekonomi konstitusi ini secara terus-menerus oleh intelektual sangat penting sebab penafsiran kebijakan bisa meleset jauh dari semangat konstitusi tersebut.
Sementara, wajah ekonomi politik sumberdaya alam pada saat ini merupakan kebalikan dari semangat konstitusi tersebut, yakni dominasi oligarki yang sangat kuat dan semakin terbuka ke publik.
Banyak sektor pertambangan dikuasai oleh segelintir elit ekonomi yang memiliki kedekatan sangat erat dengan kekuasaan politik.
“Hal ini menciptakan lingkungan di mana kebijakan lebih menguntungkan mereka daripada kepentingan publik atau lingkungan. Keterbukaan informasi di pengadilan tentang blok Medan merupakan informasi di puncak gunung es dimana pengaruh dan mekanisme bekerjanya sistem oligarki di bawahnya jauh lebih dahsyat,” papar ekonom senior Indef ini.
Blok Medan sendiri kode yang muncul dalam pusaran kasus korupsi tambang eks Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK).
Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu hadir sebagai saksi di sebuah sidang kasus korupsi Pengadilan Negeri Ternate, Minggu (21/7/2024) silam terang-terangan menuding bahwa Wali Kota Medan, Bobby Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu terlibat dalam upaya memuluskan izin tambang milik AGK.
AGK disebutkan berkomunikasi dengan Bobby dengan kode ‘Blok Medan’ untuk menghindari kecurigaan.
Kembali ke Didik, dia menambahkan, dengan melakukan analisa kritis tentang ekonomi politik dan kebijakan pemberian izin pertambangan mineral dan batubara sudah semakin terlihat gamblang dan sudah pasti sampai kepada politik oligarki yang terjadi dan bekerja secara efektif di Indonesia.
Baca juga: VIDEO: Official Video Solusi Tanpa Polusi (Musicycle)
Telaah tentang eksistensi oligarki dan bagaimana pengaruhnya ke dunia politik dan sebaliknya memang kebanyakan publik tidak semua paham karena terkait dengan pola hubungan yang sangat tersembunyi antara dunia usaha dan dunia politik.
“Pola hubungan, mekanisme kerja, dan interaksi untuk saling memanfaatkan tersebut berada di balik tabir, bersifat ekstra legal dan rahasia, serta berada di bawah karpet sistem formal politik,” lanjutnya.
Laporan: Ricki Sismawan