KedaiPena.Com – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat mengatakan adanya rekannya yang profesional yang diminta Rp500 miliar bila ingin menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Ia memastikan bahwa sosok yang meminta uang kepada rekannya saat diminta menjadi menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukanlah ‘calo’ atau perantara.
“Menurut teman saya bukan ‘calo’, dia mewakili kepentingan partai politik. Dia dari orang parpol, dia datang ke temen saya dan mewakili parpol,” ujar dia dalam sebuah talkshow di stasiun televisi swasta, Selasa, (26/11/2019).
Pada akhirnya, sambung dia, koleganya menolak permintaan uang tersebut dan bat menjadi menteri. Kawan Humprey mengatakan, hal tersebut bertentangan dengan hati nuraninya.
Humphrey menegaskan bahwa alasan dirinya mengungkapkan hal tersebut juga lantaran keinginan dirinya untuk mereformasi partai politik.
Ia juga menjelaskan bahwa dirinya tidak mempunyai maksud dan tujuan untuk menjatuhkan salah satu pihak lantaran semua itu ia lakukan demi pembenahan parpol.
“Kita harus lihat ini dalam konteks untuk pembenahan partai politik. Jadi sebenarnya ini juga menjadi satu alasan instropeksi dari parpol,” sambung dia.
Humphrey menitikberatkan bukan hanya pada mahar calon menteri, namun bagaimana seharusnya partai politik melakukan reformasi atau perbaikan dalam internal partai.
“Politik transaksional telah sedemikian merusak tidak hanya pada pilkada, pemilu bahkan terendus dalam pencalonan menteri kabinet. Telah terjadi transaksional sebelum parpol mengusulkan nama-nama kandidatnya kepada Presiden,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung membantah tegas pernyataan Humphrey Djemat.
Pramono mengatakan bahwa uang Rp500 miliar merupakan jumlah yang sangat besar bila ditukarkan dengan jabatan sebagai menteri.
“Enggak mungkin. Dan untuk apa kasih uang Rp500 miiar hanya sekedar jadi menteri. Kan ini secara logika juga tidak masuk akal. Menteri gajinya enggak sampai Rp100 juta. Bagaimana bisa uang dengan sejumlah itu dikeluarkan,” kata Pramono di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11/2019).
Pramono menerangkan, proses rekrutmen menteri yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah dilakukan secara hati-hati.
“Dan kemudian kalau pada hari ini ada isu seperti itu, yang pertama uang Rp500 miliar bukan uang kecil. Sangat besar sekali,” tutur dia.
Politisi PDIP itu menerangkan bahwa ada lembaga PPATK hingga KPK yang bisa dengan mudah melacak adanya uang sebesar Rp500 miliar tersebut.
“Sekarang ini uang di atas Rp100 juta saja sudah sangat gampang dilacak baik oleh PPATK, oleh KPK, oleh kejakasaan, oleh kepolisian,” imbuhnya.
Laporan: Muhammad Hafidh
