KedaiPena.Com – Kekuatan parpol dalam skema pengadaan berbagai proyek APBN di Indonesia masih tinggi.
Ekonom senior Rizal Ramli menggambarkan bahwa rangkaian Perppu Corona, Omnibuslaw dan Kartu Prakerja adalah contoh mutakhir proyek APBN yang potensial terjadi kongkalikong.
“Kalau diibaratkan adalah sebagai ‘begal digital’. Hal ini menjadi senjata bagi pihak-pihak tertentu yang ingin meraup keuntungan disaat kondisi pandemi Corona seperti saat ini,” kata Rizal dalam cuitannya di Twitter, Senin (5/5/2020).
Bahkan, Rizal menyentil istilah Revolusi Industri 4.0 yang sering diungkapkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Ini yang sering pidato 4.0, 5.0. Realitanya jadi “begal digital”. Partai Golkar yang namanya sudah mulai membaik, tapi sekarang dirusak dengan menjadi sponsor utama UU yang rugikan rakyat seperti Omnibuslaw, Kartu Pra Kerja dan Perppu Nomor 1 Tahun 2020,” papar Gus Romli, sapaannya di kalangan Nahdliyin.
“Ini bakal jadi pintu masuk skandal keuangan,” sambungnya.
Rizal kemudian mengungkapkan, bagaimana cara kerja parpol di Indonesia yang masih doyang melakukan praktek-praktek kotor. Umumnya partai-partai mendapatkan uang dari upeti dari pilkada dan pilpres.
“Di situlah dimulai ‘politik uang’. Cabub, cagub, capres tinggal sewa parpol-parpol. Apalagi ada syarat ‘threshold‘, itu adalah ‘sekrup pemerasan’ yang menghasilkan demokrasi kriminal hari ini. Sistem ini melupakan rakyat,” tegas Rizal.
Ia juga mengingatkan kembali sejumlah kasus besar di Indonesia yang juga melibatkan partai besar. Selain upeti-upeti pilkada dan pilpres, partai-partai canggih seperti Partai Golkar juga menerima uang besar saat berkuasa.
“Sebut saja kasus BLBI, e-KTP, ‘begal digital’. Dan jika tidak distop, akan berlanjut ke ‘Omnigombal‘ (plesetan ‘omnibuslaw‘) dan Perppu 1 2020 soal Corona. Pelaksananya adalah teknokrat-teknokrat rakus kuasa yang itu-itu saja,” tutupnya.
Laporan: Sulistyawan
