KedaiPena.Com – Ada kompromi politik dalam koalisi besar parpol pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kompromi itu dalam bentuk revisi Undang-Undang Kementerian Negara.
Dalam revisi ini, mengubah jumlah keseluruhan 34 kementerian menjadi disesuaikan dengan kebutuhan Presiden.
Di mana partai pendukung Pemerintah diperkirakan sekitar 12-13 partai politik, gabungan antara partai parlemen dan non-parlemen.
“Presiden terpilih diyakini akan mengakomodir semua partai pendukung mendapat jatah menteri di kabinet. Kekuatan partai penyeimbang diluar kabinet akan semakin kecil sehingga terganggunya proses demokrasi check and balance,” kata Handi Risza, Wakil Rektor Universitas Paramadina pada diskusi publik dengan tema “Dilema Kabinet Prabowo dalam Bingkai Koalisi Besar”.
Diskusi ini diadakan secara hybrid melalui zoom meeting dan bertempat di ruang Granada, Universitas Paramadina Jakarta pada Kamis (11/7/2024).
Handi menganggap zaken kabinet merupakan konsep yang paling efektif dan efisien. Di mana konsep zaken kabinet melahirkan zona ekonomi eksklusif maka dibutuhkan kabinet yang memiliki keahlian dan kecakapan.
“Pemerintahan baru nanti punya beban yang berat untuk mengembalikan kepercayaan publik agar mampu bekerja secara efektif dan efisien. Presiden baru tidak boleh lagi dibebani dengan permasalahan moral hazard yang dimiliki para menterinya,” ujarnya.
“Kabinet baru nanti harus mencerminkan profesionalisme dan dedikasi yang tinggi untuk mencapai kemajuan bangsa,” pungkas Handi.
Laporan: Muhammad Hafidh
