KedaiPena.Com – Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta mengaku kecewa dengan aparat birokrasi di pemprov yang seringkali tidak cermat dalam menyusun anggaran dan memiliki perencanaannya yang bermasalah.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin saat menanggapi kejanggalan dalam anggaran Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI.
Salah satu yang menjadi sorotan ialah terkait dengan anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat untuk penggandaan lem aibon sebesar Rp 82 Miliar.
“Tidak sesuai dengan apa yang menjadi arahan Gubernur,” ujar Arifin saat dihubungi, Kamis, (31/10/2019).
Arifin menilai salah satu penyebab dari mencuatnya masalah ini ialah terkait dengan kekosongan kursi Wakil Gubernur DKI yang Jakarta.
“Ini salah satu dampak dari kosongnya posisi wagub. Saat Pak Sandi Uno sebagai wagub salah satu tugasnya adalah mengawasi anggaran,” kata Arifin.
Dengan demikian, kata Arifin, PKS DKI Jakarta mendorong agar polemik kursi Wagub DKI Jakarta pendamping Gubernur Anies Baswedan harus segera diselesaikan
“Harus segera,” tandas Ketua Majelis Pertimbangan Partai PKS DKI Jakarta periode 2015- 2020.
Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana, menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah lalai dan terkesan tidak peduli selama proses penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
Pernyataan ini keluar setelah PSI menemukan ada anggaran aneh yakni belanja lem Aibon sebesar Rp82 miliar di Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Laporan: Muhammad Lutfi
