KedaiPena.Com- Pakar telekomunikasi yang juga eks politikus Partai Demokrat Roy Suryo angkat bicara sikap Anggota Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau CCPR Bacre Waly Ndiaye yang mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.
Menurut Roy Suryo, sikap Anggota Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau CCPR Bacre Waly Ndiaye yang mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo bukan suatu hal yang bisa dianggap enteng.
“Ini sangat serius dan tidak boleh dianggap enteng, sebab yang terjadi adalah sudah adanya Anggota Komnas HAM PBB yang mempertanyakan Netralitas Presiden Jokowi di Pilpres 2024,” kata Roy Suryo dalam keterangan tertulis, Sabtu,(16/3/2024).
Roy Suryo juga prihatin lantaran perwakilan Indonesia yang didampingi Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Saat sesi menjawab, kata dia, delegasi Indonesia justru menghindar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan lain.
“Misalnya malah bercerita soal kebebasan beragama, kasus Panji Gumilang, hingga sedikit menyinggung soal kasus Haris-Fathia. Intinya justru jawaban-jawaban dari delegasi tidak menjawab isu- isikrusial terkait HAM dan demokrasi di Indonesia, sangat disayangkan,” papar Roy Suryo.
Kondisi itu, lanjut Roy Suryo juga diperburuk dengan segala kebobrokan sistem SIREKAP yang meski disebut hanya alat bantu tetap nekad mengumumkan hasil perhitungan berjenjang manual tanpa kontrol.
“Karena kontrol masyarakat melalui SIREKAP sudah (sengaja) dimatikan lebih dari seminggu lalu, apakah hasil perhitungan tersebut bisa sah secara hukum? Karena meski banyak saksi yang menolak menandatangani Berita Acara saja (konon) hasilnya tetap dianggap sah oleh KPU?,” jelas dia.
“Terus bagaimana proses check and balance-nya kalau sudah begini? Apakah memang boleh Pengumuman dilakukan secara sepihak, bahkan tengah malam sbgmn periode sebelumnya kemarin ?,” tambah Roy Suryo.
Dengan serangkaian masalah itu, Roy Suryo pun mempertanyakan legitimasi dari hasil Pilpres 2025. Roy Suryo mengatakan sekalipun Sirekap bukan hasil resmi di dalamnya tak bisa dilepaskan begitu saja dari legitimasi Pemilu 2024.
“Dengan demikian akankah semakin menurunkan kredibilitas secara Internasional dan bahkan sampai dibahas lagi di level PBB sebagaimana yg baru saja terjadi? Bagaimana Legitimasinya kalau sudah begini? AMBYAR,” tandas Roy Suryo.
Laporan: Tim Kedai Pena
