KedaiPena.com – Anggota Komisi XII DPR RI, Fraksi PKB, Syafruddin menyampaikan perlu diambil langkah-langkah strategis untuk memastikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) tepat sasaran. Salah satunya adalah dengan penerapan digitalisasi dan integrasi data untuk meningkatkan akuntabilitas serta efisiensi penyaluran subsidi.
“Yang harus kita lakukan untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran adalah mengidentifikasi penerima subsidi berbasis data terpadu,” kata Syafruddin, dalam keterangannya, Senin (16/12/2024).
Data yang dimaksud, adalah seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penerima bantuan sosial (Bansos), BPJS Kesehatan PBI, atau BLT BBM.
“Data seperti itu dapat digunakan untuk menentukan masyarakat yang layak menerima subsidi. Selain itu, registrasi kendaraan juga perlu diperketat, misalnya dengan membatasi subsidi hanya untuk kendaraan roda dua atau roda empat milik masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Syafruddin mengusulkan penerapan teknologi digital, seperti kartu pintar (smart card), untuk mencatat kuota subsidi bulanan penerima. Ia juga menyarankan integrasi dengan aplikasi MyPertamina guna memverifikasi penerima subsidi dan mengatur pembelian sesuai kuota.
“Integrasi ini dapat membantu memastikan subsidi tepat sasaran. Tinggal kita pastikan ke Pertamina, sejauh mana kesiapan mereka untuk menerapkan MyPertamina,” ujarnya lagi.
Ia pun menekankan pentingnya pengawasan ketat dan penerapan harga berjenjang sebagai langkah tambahan untuk mencegah penyalahgunaan serta memastikan keadilan sosial.
Sebagai alternatif terakhir, jika digitalisasi belum dapat diterapkan, ia merekomendasikan agar pemerintah memberikan subsidi langsung dalam bentuk uang tunai kepada penerima manfaat.
“Dengan skema ini, diharapkan subsidi BBM bisa lebih tepat sasaran, mengurangi kebocoran, serta mendukung keadilan sosial bagi rakyat,” kata Syafruddin.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membuat penyaluran subsidi BBM lebih efektif dan terarah, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Hal ini menunjukkan komitmen DPR RI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan subsidi yang lebih efisien,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
