KedaiPena.com – Program hilirisasi mineral yang dicanangkan pemerintah, dianggap berpotensi merugikan negara. Karena itu, seharusnya dihentikan saja dan berganti arah ke industrialisasi.
Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi PKS, Mulyanto menilai program hilirisasi mineral pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlalu memanjakan investor sehingga pendapatan negara dari sektor ini sangat kecil.
Penerimaan negara dari hilirisasi ini tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki risiko kerusakan lingkungan, gejolak sosial di masyarakat termasuk penanganan gugatan di WTO.
“Dengan segala pertimbangan sebaiknya pemerintah menghentikan program hilirisasi mineral, baik nikel, tembaga, timah, bauksit dan lainnya. Saatnya kita mengubah konsep pengelolaan SDA kita dari hilirisasi menjadi industrialisasi,” kata Mulyanto, Kamis (23/2/2023).
Program hilirisasi yang dijalankan pemerintah Jokowi sekarang ini, terlalu boros dengan berbagai insentif yang berpotensi merugikan keuangan negara. Sudah begitu hasilnya hanya sekedar produk setengah jadi dengan nilai tambah rendah.
Selain itu, tingginya nilai ekspor mineral tidak sebanding dengan besarnya penerimaan negara. Apalagi diketahui bahwa dana hasil ekspor (DHE) tersebut ternyata tidak masuk ke Indonesia tetapi malah diparkir di luar negeri. Akibatnya dana tersebut tidak menjadi devisa nasional.
“Ini kan luar biasa. Terkesan kita hanya menjadi subordinasi industrialisasi di China, dimana kita mengekspor barang setengah jadi dengan nilai tambah rendah lalu di sana diolah dan dikembangkan dalam mesin industri mereka menjadi barang yang bernilai tambah tinggi. Ujung-ujungnya mereka yang sejahtera, kita yang menanggung musibah,” ujarnya.
Mulyanto menambahkan insentif fiskal maupun non fiskal yang diberikan pemerintah dalam program hilirisasi ini sangat boros. Pertama adalah insentif harga bijih nikel domestik yang dijual setengah dari harga internasional, kemudian pemerintah membebaskan pajak ekspor, pajak badan, pajak pertambahan nilai, memberi izin penggunaan mesin produksi yang tidak teruji serta membuka pintu bagi TKA tanpa ketrampilan dengan gaji mahal.
Sementara produk yang dihasilkan hanya nickel pig iron (NPI) serta Fero Nikel dengan kadar nikel yang sangat rendah sekitar 4-10 persen dengan harga murah.
Karena itu Mulyanto menegaskan pemerintah harus menghentikan hilirisasi mineral yang merugikan negara ini.
“Sekarang sudah saatnya kita menggeser fokus dan visi pengelolaan SDA hilirisasi menjadi industrialisasi. Tujuannya agar rakyat benar-benar dapat menikmati nilai tambah SDA serta berbagai multiflyer effect lainnya. Jangan sampai SDA kita habis terkuras hanya sekedar untuk mendukung program industrialisasi di negara lain. Sementara rakyat kita tetap miskin dan terbelakang, terperangkap kutukan SDA yakni negara kaya SDA namun rakyatnya miskin dan terbelakang,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
