KedaiPena.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian menegaskan pencatatan keuangan yang terstruktur dan transparan kepada jajaran direksi empat perusahaan konstruksi BUMN Karya, sebagai upaya memberantas korupsi seperti yang selalu ditekankan Presiden Prabowo Subianto.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang terus digaungkan Presiden Prabowo Subianto, Kawendra menekankan pada BUMN Karya yang terdiri dari PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya (Wika), PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, dan PT Brantas Abipraya untuk bekerja secara integritas, tanpa melakukan permainan anggaran.
“Presiden Prabowo bukan orang yang main-main. Dari 16 tahun lalu saya di Gerindra sampai sekarang narasinya sama, berantas korupsi,” kata Kawendra dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Ia mengatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran bukan hal baru, mengingat Presiden Prabowo sudah menggaungkan soal efisiensi saat masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus.
Ia juga mengusulkan agar ke depan terdapat klasifikasi yang jelas dalam pencatatan dan progres penyelesaian masalah keuangan perusahaan-perusahaan konstruksi pelat merah tersebut.
“Tadi sudah disampaikan juga oleh banyak kawan-kawan terkait dengan vendor atau kreditur yang memang masih menjadi isu terkini terkait BUMN karya-karya ini. Lebih baik juga harus terstruktur ke depannya, mungkin katakanlah diklasifikasi saja, jadi ke depannya ada progres yang memang tercatat,” ucapnya.
Kawendra mengingatkan para direksi BUMN Karya untuk menjaga integritas dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
“Penting transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan proyek-proyek negara,” pungkasnya tegas.
Laporan: Ranny Supusepa
