KedaiPena.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong untuk melakukan pemeriksaan pada anggaran pendidikan. Hal ini dinyatakan perlu, mengingat anggaran pendidikan cukup besar tapi tak ada peningkatan dalam kualitas.
Direktur P3S, Jerry Massie mengimbau KPK untuk melakukan pemeriksaan pada anggaran pendidikan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
“Saya dorong KPK turun tangan periksa Nadiem Makarim perihal penggunaan anggaran di Kemendikbudristek. Anggaran pendidikan yang 20 persen dari APBN selama ini yang dikelola, tapi tak ada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia,” kata Jerry, Minggu (16/6/2024).
Ia menyebutkan salah satu penyebab mengapa anggaran tersebut tidak dikelola dengan baik adalah masih banyak ditemukan kasus pembayaran guru honorer tak sesuai dan banyak pemberitaan tentang sekolah yang tak layak.
“Saya kira kementerian ini hanya dimanfaatkan Nadiem yang notabene bukan terlahir dari seorang pendidik tapi pengusaha,” ujarnya.
Jerry mengingatkan bahwa dana pendidikan dari tahun ke tahun terus meningkat tapi hasilnya di lapangan tak maksimal. Sepeeti diketahui pemerintah telah melakukan pemenuhan mandatory anggaran pendidikansebesar 20 persen dari APBN. Anggaran pendidikan pun bengkak182 persen dari Rp216,72 triliun pada 2010 menjadi Rp655 triliun pada 21 Mei 2024.
“Untung saja penambahan anggaran Rp42 triliun digagalkan DPR, bagaimana mau tambah anggaran sedangkan tata kelola anggaran bahkan pelaporan keuangan buruk. Belum ada transparansi berapa anggaran yang digunakan bahkan sisa anggaran berapa?” ujarnya lagi.
Ia menegaskan untuk memastikan bahwa anggaran ini dikelola dengan baik dan tepat sasaran perlu dilakukan audit dan pemeriksaan oleh KPK.
“KPK perlu audit penggunaan anggaran di kementerian ini. Supaya jelas, benar gak anggaran itu digunakan untuk apa. Kalau benar untuk pendidikan, kenapa kualitas pendidikan Indonesia tidak naik, malah stagnan cenderung menurun,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa